MAKLUMAT – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam keras rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menguasai Kota Gaza. Rencana itu mencakup evakuasi seluruh penduduk ke kamp-kamp pusat sebelum melakukan penguasaan total wilayah tersebut.
Rencana yang pertama kali diungkap jurnalis Timur Tengah Barak Ravid melalui situs berita Amerika Serikat Axios pada Jumat (8/8) itu disebut telah mendapat persetujuan kabinet Israel. Sukamta menilai langkah tersebut akan membahayakan keselamatan warga sipil Gaza yang sudah berada dalam kondisi sangat berat.
“Israel berdalih ingin melumpuhkan Hamas dan gerakan perlawanan lainnya, padahal tujuannya menguasai Gaza, mengusir, dan membunuh warga sipil sampai tidak tersisa. Jika dilaksanakan, korban sipil akan semakin banyak,” tegas Sukamta dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (9/8/2025).
Ia menyebut rencana Netanyahu menunjukkan Pemerintah Israel tidak memiliki itikad baik untuk melakukan gencatan senjata. Menurutnya, Israel dan Amerika Serikat selama ini menuduh Hamas sebagai penghambat perundingan gencatan senjata, padahal penyebab utamanya justru Israel sendiri.
“Israel sampai sekarang masih bernafsu menguasai Gaza dan melakukan genosida,” ujarnya.
Sukamta menegaskan, langkah Israel tersebut akan menghambat proses menuju gencatan senjata. Ia mendorong komunitas internasional bertindak menghentikan rencana itu.
“Deklarasi New York beberapa waktu lalu menunjukkan dukungan internasional yang semakin kuat untuk menghentikan kekejian Israel. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Kanada harus mendesak agar rencana ini dibatalkan karena membahayakan two state solution,” tegasnya.
Pulau Galang
Di tengah situasi itu, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau sebagai lokasi perawatan medis bagi 2.000 warga Gaza yang terluka akibat konflik. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata solidaritas bagi Palestina sekaligus wujud penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Upaya Presiden ini menunjukkan keberpihakan Indonesia dalam menjunjung HAM bagi setiap orang tanpa pengecualian, termasuk warga Gaza yang membutuhkan bantuan internasional. Program bantuan medis ini adalah dukungan konkret, bukan sekadar diplomasi,” kata Mafirion, Sabtu (9/8/2025).
Mafirion menegaskan pengobatan di Pulau Galang bukan relokasi permanen, melainkan misi kemanusiaan untuk merawat korban luka. Ia mengingatkan pemerintah menyiapkan mekanisme agar warga yang sembuh bisa kembali ke Palestina.
“Setelah sembuh, warga Palestina harus kembali ke Gaza. Jika tidak ditegaskan, bisa muncul persoalan sosial dan politik di dalam negeri,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah tentu akan mempersiapkan seluruh kebutuhan pelayanan medis, mulai dari sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, hingga mekanisme pemindahan pasien dari Gaza ke Pulau Galang.
Pulau Galang pernah menjadi kamp pengungsian bagi sekitar 250 ribu warga Vietnam selama 17 tahun. Kamp seluas 80 hektare itu memiliki fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan layanan kesehatan melalui kerja sama Pemerintah Indonesia dengan UNHCR sebelum ditutup pada 1996. Kini, kawasan itu menjadi destinasi wisata sejarah yang dikenal sebagai Kampung Vietnam.
