MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pemerintah harus bergerak cepat memperkuat profesi pustakawan di Indonesia. Legislator PKS itu menilai jumlah pustakawan masih timpang, distribusi belum merata, sementara kesejahteraannya pun jauh dari layak.
“Pustakawan punya peran strategis dalam menggerakkan literasi bangsa. Mereka bukan sekadar mengelola buku, tetapi menjadi penjaga akses pengetahuan sekaligus motor budaya membaca,” kata Kurniasih dalam keterangan resmi Fraksi PKS DPR RI, Rabu (17/9).
Kurniasih menyoroti kondisi lapangan yang menunjukkan jumlah pustakawan sangat terbatas. Distribusinya pun tidak menyentuh semua daerah, terutama wilayah 3T.
“Kalau kita ingin membangun literasi yang merata, maka pustakawan harus hadir di setiap daerah. Pustakawan adalah ujung tombak literasi. Sayangnya jumlah mereka masih sangat kurang dan tidak merata. Pemerintah harus segera menambah jumlah pustakawan, bukan hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok negeri,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah membuka formasi khusus pustakawan dalam rekrutmen CPNS maupun PPPK setiap tahun. Kurniasih juga mengusulkan adanya program penugasan pustakawan nasional, mirip dengan skema guru atau tenaga medis, sehingga pustakawan lulusan baru bisa mengabdi di daerah kekurangan tenaga.
Selain itu, Kurniasih meminta pemerintah daerah mendapat kewenangan lebih untuk menempatkan pustakawan di wilayah terpencil. Insentif berupa tunjangan khusus, menurutnya, bisa menjadi solusi agar profesi ini diminati.
Soal kesejahteraan, Kurniasih menilai tunjangan fungsional pustakawan masih terlalu kecil. Jalur karier pun belum jelas, sementara peluang peningkatan kapasitas sangat terbatas.
“Pustakawan tidak boleh terus dipandang sebelah mata. Mereka harus dihargai setara dengan profesi lain yang menopang pendidikan dan literasi. Pemerintah perlu meninjau ulang tunjangan, memperjelas jenjang karier, dan menyediakan pelatihan berkelanjutan, termasuk literasi digital,” tandasnya.***
