MAKLUMAT – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melakukan ‘perlawanan’ usai sang Sekjen, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025). Ia menginstruksikan para kepala daerah dari partai politik (parpol) berlogo banteng agar tak mengikuti retret.
Melalui surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025, Megawati menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP agar mengurungkan niatnya dalam mengikuti kegiatan retret atau pembekalan dan pelatihan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Termasuk, jika mereka sudah berada di perjalanan menuju lokasi titik kumpul retret.
“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI,” bunyi surat tersebut, dikutip Jumat (21/2/2025).
Atas dasar tersebut, Megawati menginstruksikan agar: Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Retret Kepala Daerah
Sekadar informasi, para kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis (20/2/2025) diwajibkan untuk mengikuti agenda retret alias semacam pembekalan dan pelatihan, yang bakal berlangsung secara outdoor di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, retret untuk kepala daerah kali ini disebutnya bakal lebih efektif dan efisien. Sebab, kata dia, sarana dan prasarana yang sebelumnya dipakai untuk retret Kabinet Merah Putih (KMP), masih bisa digunakan kembali.
