MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah akan menyelenggarakan Sekolah Agraria: Bertindak Inklusif Liberatif (SABIL) pada 26–30 September 2025 di Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat peran kader pada isu agraria, tata kelola sumber daya alam, hingga perjuangan keadilan sosial di Indonesia.
Dengan mengusung tema “Eskalasi Perampasan Ruang Hidup Masyarakat”, SABIL dirancang sebagai ruang pendidikan partisipatoris dan kaderisasi ideologis bagi aktivis Muhammadiyah di tingkat lokal maupun nasional. Peserta tidak hanya menerima materi teoretis, tetapi juga diarahkan untuk membangun pemahaman kritis, keterampilan advokasi, hingga merumuskan rencana aksi konkret dalam merespons konflik agraria.
Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, menegaskan pentingnya SABIL sebagai langkah strategis menyiapkan kader Muhammadiyah dengan kapasitas memadai di bidang agraria.
“Sekolah agraria yang dirintis LHKP ini menjadi ruang belajar partisipatoris, mendorong kader punya kapasitas yang memadai di bidang tata kelola agraria dan sumber daya alam. Hal ini akan menopang kerja-kerja riset dan advokasi untuk kepentingan masyarakat secara jangka panjang. Dukungan Lazismu dan Kampus Unamin menjadikan kegiatan ini sebagai putaran pertama di Papua dan Maluku, yang ke depan akan disusul oleh wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Jawa, Bali, NTB, dan Sumatra,” ujarnya kepada Maklumat.id, Sabtu (13/9/2025).
Dalam keterangannya, David mengungkapkan serangkaian agenda SABIL, yang akan diawali dengan Seminar Nasional bertajuk “Mitigasi Krisis Agraria dan Ketimpangan Kemakmuran di Indonesia” pada Jumat, 26 September 2025 di Universitas Muhammadiyah Sorong. Seminar ini dibuka oleh Ketua PP Muhammadiyah, Dr. M. Busyro Muqoddas, serta menghadirkan sejumlah pembicara seperti Bhima Yudhistira Adhinegara (Direktur Eksekutif CELIOS), perwakilan Greenpeace Indonesia, unsur DPD RI, Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Gubernur Papua Barat Daya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
Dari internal Muhammadiyah, Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, juga dijadwalkan memberikan pandangan terkait kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran bersama.
Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2022 terjadi 212 konflik agraria yang melibatkan lebih dari 346.000 kepala keluarga, dengan luasan wilayah lebih dari satu juta hektar. Muhammadiyah menilai fakta tersebut mencerminkan semakin masifnya perampasan ruang hidup masyarakat dalam proyek perkebunan, tambang, hingga kawasan ekonomi khusus.
Dukungan penuh juga datang dari Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) sebagai tuan rumah. “Konteks Papua Barat Daya, sekolah agraria ini memang sangat relevan dan sesuai kebutuhan kami di sini. Insyallah Unamin siap mensukseskan kegiatan ini,” ujar Wakil Rektor IV Unamin, Ir. H. Irman Amri, ST., MT., IPM.
Dalam pelaksanaannya, peserta akan mendapatkan beragam materi, mulai dari Sejarah Studi Agraria di Indonesia, Struktur Agraria: Relasi Lahan dan Produksi, Politik Kebijakan Ruang, Tinjauan Kritis Kebijakan Agraria, Agraria dan Keadilan Gender, hingga resolusi konflik serta perencanaan kampanye advokasi.
“Penyelenggaraan SABIL di Kota Sorong tidak sekadar forum teknis, melainkan bagian dari gerakan jangka panjang Muhammadiyah untuk menyiapkan kepemimpinan muda yang beriman, kritis, dan berpihak kepada kaum mustadh’afin dalam menghadapi tantangan agraria serta ketimpangan kemakmuran bangsa,” tandas David.
