MAKLUMAT — Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, David Efendi, menanggapi pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai hal yang menarik namun sarat risiko politik.
Menurut David, stabilitas politik memang penting bagi pemerintahan yang baru, tetapi sikap terlalu akomodatif dapat menjadi pedang bermata dua. Ia mengingatkan Prabowo agar tidak mengabaikan visi dan janji-janji kampanyenya, terutama dalam hal pemberantasan korupsi.
“Dengan kekuatan penuh, koalisi besar juga membutuhkan nalar stabilitas. Namun, jika terlalu akomodatif, itu bisa membelokkan visi politik yang sudah dijanjikan kepada rakyat,” ujar David saat ditemui seusai acara Kuliah Bersama Rakyat Pesisir Surabaya & Panggung Rakyat di Surabaya, Kamis (10/4/2025).
Ia menilai, langkah Prabowo yang cenderung mengakomodasi seluruh kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh dengan rekam jejak yang bermasalah, dapat melemahkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
“Visi tentang penegakan hukum, termasuk menangkap koruptor, menjadi sulit ketika harus mengakomodasi tokoh-tokoh yang memiliki persoalan hukum. Termasuk di antaranya mereka yang pernah terlibat kasus di KPK,” ujarnya.
David juga menyoroti kembalinya sejumlah menteri dari era Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo. Ia menyebut sebagian dari mereka memiliki catatan buruk dan pernah terkait dengan kasus hukum.
“Ini berpotensi melemahkan arah pemerintahan baru jika tidak selektif dalam memilih pembantu presiden,” tambahnya.
Ia bahkan menyinggung sikap akomodatif Prabowo yang disebutnya melampaui batas dalam konteks regional, dengan menyebut nama Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang pernah tersandung tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM.
“Bahkan tokoh sekelas Thaksin pun diberi ruang. Ini menunjukkan tingkat akomodasi politik yang sangat tinggi,” katanya.
Jangan Korbankan Idealisme
David menegaskan bahwa stabilitas politik semestinya tidak mengorbankan idealisme dan agenda reformasi. Ia mengajak Prabowo untuk tetap berpihak kepada rakyat dan menjauhi kompromi dengan aktor-aktor politik yang memiliki rekam jejak buruk.
“Pesan kami sebagai aktivis di Muhammadiyah, Prabowo seharusnya berkoalisi dengan rakyat, bukan dengan tokoh-tokoh politik yang memiliki catatan kelam,” ujarnya.
Sebagai penutup, David menyatakan pihaknya mendukung sikap tegas Prabowo seperti yang selama ini ditampilkan di media, namun ia berharap ketegasan itu benar-benar diwujudkan dalam praktik pemerintahan.
“Jangan hanya sibuk mengakomodir kekuatan politik, tetapi lupa janji politik,” pungkasnya.
Penulis: M Habib Muzaki
