MAKLUMAT — Program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan dukungan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur untuk menjadi salah satu prioritas pasca-Lebaran 2026.
Pengurus LPA Jawa Timur, Isa Ansori, menilai bahwa program Kampung Pancasila tidak hanya memperkuat kehidupan sosial warga, tetapi juga berpotensi menjadi basis perlindungan nyata bagi anak-anak.
Kampung Pancasila, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai simbol kebersamaan semata. Ia menilai, program tersebut harus berkembang menjadi sistem sosial yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak.
“Kampung adalah ruang hidup anak yang sesungguhnya. Di sanalah mereka tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan. Namun, agar Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai semangat, ia membutuhkan orkestrasi yang jelas,” kata Isa, Kamis (26/3/2026).
Isa menekankan bahwa perlindungan anak tidak cukup jika hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif warga. Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih terstruktur dengan masyarakat.
“Jadi bukan sekadar objek kebijakan saja. Di titik inilah Pemkot Surabaya perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih terstruktur dengan publik,” tandasnya.
Sebagai langkah konkret, Isa mengusulkan pembentukan gugus tugas Sistem Perlindungan Anak di tingkat RT yang disebut Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT (SPARTA). Ia menyebut, gugus tugas ini dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah di level paling dekat dengan kehidupan anak.
“Jadi berbasis kampung, mereka bekerja dengan pendekatan sederhana namun berdampak. Selain itu, juga mendeteksi persoalan anak secara dini, memetakan kondisi keluarga dan lingkungan, merumuskan kebutuhan intervensi serta menghubungkan persoalan dengan solusi melalui perangkat daerah terkait. Dengan demikian, pemerintah kota tidak lagi bekerja dalam ruang abstrak kebijakan, tetapi bergerak berdasarkan kebutuhan nyata yang diidentifikasi dari bawah,” jelasnya.
Menurutnya, kehadiran SPARTA akan membuat peran perangkat daerah lebih tepat sasaran, tidak sekadar menjalankan program, tetapi benar-benar menjadi solusi atas persoalan konkret di lapangan.
“Ketika gugus tugas SPARTA bekerja di tingkat RT, maka tidak akan ada lagi anak yang hilang dari sistem. Setiap anak terpantau, setiap masalah terdeteksi, dan setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Lebih dari itu, pendekatan ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki sistem formal semata, hal ini akan berakar pada kearifan lokal,” terang Isa.
Ia menambahkan, nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan kedekatan antarwarga yang telah lama tumbuh di Surabaya sejatinya merupakan sistem perlindungan alami bagi anak. Namun, sistem tersebut perlu diperkuat melalui integrasi program Kampung Pancasila dan SPARTA agar lebih berkelanjutan.
“Kota ini tidak harus meniru model luar, karena sudah memiliki kekuatan dari dalam, yakni kampung sebagai ruang sosial, warga sebagai penjaga, dan nilai kebersamaan sebagai fondasi. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga menjawab persoalan inklusivitas. Perlindungan terhadap anak tidak boleh dibatasi oleh asal-usul administratif, karena setiap anak yang berada di Surabaya, siapapun dan dari mana pun, harus merasakan perlindungan yang sama,” tegasnya.
Isa berharap, Kampung Pancasila dapat berkembang menjadi jantung perlindungan anak berbasis komunitas, sekaligus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program pemerintah. “Bukan hanya slogan, akan tetapi juga sebagai pengalaman hidup dan ketika itu terjadi, maka kita tidak lagi bertanya, Surabaya Kota Layak Anak untuk siapa? Karena jawabannya akan hadir di setiap kampung dan dirasakan oleh setiap anak,” pungkasnya.
