MAKLUMAT — Majelis Umum PBB (United Nations/UN) secara resmi mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen dan tanpa syarat di Jalur Gaza, Kamis (12/6/2025).
Dilansir Sputnik, total sebanyak 149 negara anggota PBB mendukung resolusi tersebut. Sementara itu, sebanyak 19 negara menyatakan abstain dan 12 negara termasuk Amerika Serikat (AS) menolak resolusi itu.
Dalam dokumen resolusi yang disahkan, Majelis Umum PBB secara tegas “menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen yang dihargai oleh semua pihak”.
Selain menyerukan penghentian kekerasan, resolusi tersebut juga mendesak Israel untuk segera mengakhiri blokade di Jalur Gaza. Melalui resolusi itu, PBB meminta agar semua titik lintas perbatasan dibuka guna memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau seluruh warga sipil Palestina yang terdampak.
“Mengakhiri blokade, membuka semua titik lintas perbatasan, dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada populasi sipil Palestina di seantero Jalur Gaza,” bunyi resolusi tersebut.
AS Menolak Resolusi
Di sisi lain, penolakan terhadap resolusi gencatan senjata tersebut datang dari 12 negara, termasuk Amerika Serikat (AS). Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB, Dorothy Camille Shea, mengkritik isi resolusi dan menyebutnya tidak seimbang.
Ia menyebut resolusi tersebut sebagai sesuatu yag bias dan hanya menguntungkan Hamas—kelompok perlawanan asal Palestina.
“Namun, PBB malah menyia-nyiakan waktu, energi, dan sumber daya yang berharga untuk sebuah resolusi bias lainnya yang menguntungkan Hamas,” kata Shea dalam pernyataannya di markas besar PBB.
Negara-negara lain yang turut menolak resolusi Majelis Umum PBB tersebut bersama AS, antara lain Hungaria, Argentina, hingga Fiji.
Kendati demikian, hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB menunjukkan mayoritas komunitas internasional, yang menginginkan langkah konkret menuju perdamaian dan pemulihan kondisi kemanusiaan di Gaza.
Hancurnya Layanan Internet dan Data di Gaza
Terpisah, Juru Bicara PBB Farhan Haq, juga menyoroti hancurnya layanan internet dan data di seluruh Jalur Gaza, yang telah melumpuhkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah kantong Palestina tersebut
“Kantor koordinasi urusan kemanusiaan memperingatkan bahwa runtuhnya layanan internet dan data melumpuhkan operasi bantuan di seluruh Jalur Gaza,” kata Haq, Kamis (12/6/2025).
Mitra PBB, yang menangani komunikasi, mengatakan bahwa pemadaman terjadi karena “kegiatan militer yang berat“, tambah juru bicara tersebut.
Haq mengklarifikasi bahwa PBB tidak menyalahkan salah satu pihak yang bertikai, tetapi menyebutkan bahwa organisasi tersebut membutuhkan bahan bakar untuk berfungsinya internet.
Pada awal Juni, PBB telah memperingatkan bahwa mereka harus menghentikan operasi bantuan di Gaza jika stok bahan bakar tidak diisi ulang. PBB telah melakukan upaya berulang kali untuk mengisi ulang stok tetapi permintaan mereka telah ditolak oleh otoritas Israel.