MAKLUMAT — Indonesia hari ini menghadapkan kita pada pertanyaan yang tidak mudah: sejauh mana kita benar-benar peduli terhadap persoalan yang terjadi di sekitar kita? Pertanyaan ini menjadi penting ketika berbagai persoalan publik masih membutuhkan perhatian, mulai dari penanganan bencana hingga kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat.
Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Di Nusa Tenggara Timur, persoalan kebencanaan juga membutuhkan penanganan berkelanjutan, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di sejumlah wilayah. Situasi ini mendorong kita untuk bertanya tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana negara serta masyarakat meresponsnya.
Pemulihan pascabencana di Sumatera, misalnya, tidak cukup diukur dari pulihnya infrastruktur. Pada 5 Oktober 2026, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyatakan bahwa jalan dan jembatan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih sepenuhnya.
Namun, pemerintah juga telah menyusun rencana pemulihan pascabencana dengan kebutuhan anggaran Rp100,2 triliun untuk periode 2026–2028. Ini menunjukkan bahwa pemulihan merupakan proses yang lebih luas daripada sekadar memperbaiki infrastruktur. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak juga membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Sementara itu, persoalan kebencanaan di NTT juga memperlihatkan pentingnya keberlanjutan penanganan. Pada 3 Oktober 2026, BNPB mengumumkan percepatan realisasi bantuan stimulan pascabencana di wilayah tersebut. Di sisi lain, persoalan lingkungan terus menuntut perhatian.
Sedangkan Kementerian Kehutanan mencatat 387 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional pada 8 Oktober 2026. Meskipun angka ini menurun dibandingkan hari sebelumnya, ancaman karhutla di sejumlah wilayah masih memerlukan penanganan dan pengawasan.
Berbagai peristiwa tersebut tentu memiliki penyebab dan konteks yang berbeda. Bencana alam tidak selalu dapat dicegah, dan kemunculan titik panas tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesengajaan atau pelanggaran oleh pihak tertentu. Namun, pencegahan, mitigasi, penyaluran bantuan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan merupakan bagian dari tata kelola yang dapat dievaluasi secara terbuka.
Di sinilah politik menjadi relevan. Sebab, politik tidak hanya berbicara tentang siapa yang menduduki jabatan, siapa yang memenangkan pemilihan, atau siapa yang menguasai lembaga pemerintahan. Politik juga berkaitan dengan bagaimana prioritas ditentukan, bagaimana sumber daya dialokasikan, siapa yang memperoleh perlindungan, dan bagaimana tanggung jawab terhadap masyarakat dijalankan.
Ironisnya, ketika persoalan publik semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, sebagian dari kita justru memilih untuk menjauh dari politik. Kita menganggapnya terlalu rumit, melelahkan, penuh konflik, atau tidak memberikan dampak nyata terhadap kehidupan sehari-hari.
Namun, apakah dengan tidak mengikuti politik, kita benar-benar terbebas dari pengaruhnya? Pertanyaan tersebut mengingatkan kita pada dua karya fiksi distopia, The Hunger Games dan Divergent. Keduanya membawa kita memasuki dunia imajiner yang memperlihatkan bagaimana sistem kekuasaan dapat membentuk kehidupan masyarakat.
Di balik cerita tentang perlawanan dan kebebasan, terdapat refleksi yang relevan dengan kehidupan politik: sebuah sistem dapat terus berjalan ketika ketimpangan dibiarkan, kritik dibatasi, dan masyarakat kehilangan kesempatan atau kemauan untuk mempertanyakannya.
Ketika Kekuasaan Menjadi Bagian dari Sistem
Dalam The Hunger Games karya Suzanne Collins (2008), Capitol mempertahankan dominasinya atas distrik-distrik melalui ketimpangan ekonomi, kekerasan, dan penyelenggaraan Hunger Games. Penderitaan masyarakat bukan sekadar akibat dari kekejaman individu, melainkan bagian dari sistem yang mempertahankan kekuasaan Capitol.
Sementara itu, Divergent karya Veronica Roth (2011) menggambarkan masyarakat yang dibagi ke dalam faksi berdasarkan karakteristik tertentu. Sistem yang awalnya menjanjikan keteraturan justru memperlihatkan bagaimana klasifikasi sosial dapat membatasi kebebasan individu.
Kedua cerita tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan secara langsung. Kekuasaan juga dapat bertahan ketika masyarakat menerima ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar atau kehilangan kemampuan untuk membayangkan alternatif.
Pemikiran ini sejalan dengan teori Steven Lukes dalam Power: A Radical View (1974). Lukes menjelaskan tiga dimensi kekuasaan: kemampuan memengaruhi keputusan, mengendalikan agenda yang dibicarakan, dan membentuk persepsi serta kepentingan masyarakat.
Artinya, kekuasaan tidak hanya menentukan keputusan yang diambil, tetapi juga dapat memengaruhi persoalan yang dianggap penting dan hal-hal yang tidak lagi dipertanyakan.
Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat menjadi lensa untuk mengevaluasi bagaimana persoalan publik dibicarakan. Apakah masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai pemulihan bencana? Apakah kebijakan lingkungan diawasi secara memadai? Apakah kelompok terdampak memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan mengkritik kebijakan yang tidak berjalan sesuai harapan?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa seluruh persoalan terjadi karena kesengajaan penguasa. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika Ketidakpedulian Mempersempit Ruang Pengawasan
Dalam penelitian yang diterbitkan di Electoral Studies, Ikeda, Kobayashi, dan Hoshimoto (2008) membahas hubungan antara pilihan politik, keterlibatan kewargaan, dan political efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu memengaruhi proses politik. Penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik.
Ketika masyarakat merasa suaranya tidak berarti, keinginan untuk berpartisipasi dapat melemah. Jika kondisi ini berlangsung luas, pengawasan publik berisiko berkurang. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu mekanisme untuk mendorong transparansi dan pertanggungjawaban.
Tentu, tidak semua orang yang memilih menjauh dari politik berarti mendukung ketidakadilan. Ada yang kecewa, lelah, atau merasa tidak memiliki cukup pengetahuan untuk terlibat. Namun, ketika ketidakpedulian menjadi kebiasaan kolektif, ruang untuk mempertanyakan keputusan publik dapat semakin sempit.
Di sinilah relevansi The Hunger Games dan Divergent menemukan maknanya. Kita tidak sedang hidup di Capitol atau dalam sistem faksi. Akan tetapi, kedua karya tersebut mengingatkan bahwa masyarakat perlu mempertahankan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap sistem yang mengatur kehidupannya.
Kita Tidak Bisa Menghindari Politik
Pada akhirnya, politik bukan sekadar urusan elite. Ia hadir dalam keputusan tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, hingga pemulihan masyarakat setelah bencana.
Kita boleh tidak menyukai politik. Kita boleh kecewa terhadap institusi dan mempertanyakan kinerja para pemegang kekuasaan. Namun, menjauh sepenuhnya dari persoalan publik tidak akan membuat dampaknya menghilang.
Ketika kita berhenti mengawasi, kekuasaan tetap berjalan. Ketika kita berhenti bertanya, kebijakan tetap dibuat. Dan ketika kita menganggap persoalan masyarakat bukan urusan kita, kepentingan kita sendiri tetap dapat terdampak.
Sistem tidak selalu membutuhkan persetujuan semua orang untuk terus berjalan. Dalam situasi tertentu, lemahnya pengawasan dan partisipasi justru dapat memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan yang tidak terwakili untuk diabaikan.
Karena itu, memahami politik bukan berarti harus menjadi politisi atau menyetujui setiap kebijakan. Memahami politik berarti bersedia mencari informasi, menguji klaim, mempertanyakan keputusan, dan ikut mengawasi jalannya kekuasaan.
Sebab, mungkin persoalan terbesar bukanlah ketika kita tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah keadaan, melainkan ketika kita berhenti merasa perlu mempertanyakannya.
Kita tidak harus menyukai politik. Namun, kita perlu memahaminya agar tidak kehilangan kesempatan untuk ikut menentukan arah kehidupan kita sendiri.
*) Penulis: Ghina Ruqayatul Malihah
Ketua Bidang Immawati PC IMM Kota Surabaya
