MAKLUMAT — Pernyataan kontroversial datang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth, yang secara terbuka menyerukan “tindakan kekerasan yang luar biasa” dalam sebuah kebaktian Kristen di Pentagon.
Pernyataan itu disampaikan dalam ibadah bulanan yang dihadiri personel militer dan sipil, serta disiarkan secara langsung. Dalam doa yang ia bacakan, Hegseth tidak hanya meminta kekuatan dan ketahanan bagi pasukan, tetapi juga secara eksplisit memohon kehancuran bagi pihak yang dianggap sebagai musuh.
“Beri mereka kebijaksanaan dalam setiap keputusan, ketahanan menghadapi cobaan yang akan datang, persatuan yang tidak dapat dipatahkan, dan tindakan kekerasan yang luar biasa terhadap mereka yang tidak pantas menerima belas kasihan,” ujar Hegseth, dikutip dari USA Today, Kamis (26/3/2026).
Ia bahkan menambahkan kalimat yang lebih keras: “Ya Tuhan, biarkan setiap peluru menemukan sasarannya… dan patahkan gigi orang fasik.”
Doa tersebut, menurut Hegseth, merupakan adaptasi dari doa yang pernah digunakan oleh pendeta militer Amerika dalam operasi militer sebelumnya.
Pernyataan ini muncul hanya sehari setelah Hegseth mengumumkan perubahan signifikan dalam tubuh korps pendeta militer. Dalam kebijakan barunya, para pendeta diizinkan menampilkan simbol keagamaan secara lebih terbuka berdampingan dengan pangkat militer mereka.
Dalam sebuah video yang diunggah di platform X, Hegseth menegaskan bahwa para pemuka agama di militer harus “terlihat di antara jajaran tertinggi karena panggilan ilahi mereka.”
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperkuat ekspresi religius dalam institusi militer Amerika Serikat.
Digugat, Dinilai Langgar Konstitusi
Namun, kebijakan dan pernyataan tersebut langsung menuai kritik keras. Pada 23 Maret 2026, organisasi advokasi American United for Separation of Church and State resmi mengajukan gugatan hukum.
Mereka menilai praktik kebaktian di Pentagon, meskipun diklaim sukarela, tetap berpotensi melanggar prinsip pemisahan agama dan negara yang dijamin konstitusi.
Presiden organisasi tersebut, Rachel Laser menyoroti adanya tekanan tidak langsung terhadap pegawai pemerintah.
“Bahkan jika kebaktian ini bersifat sukarela, ada tekanan pada pegawai federal untuk hadir demi menyenangkan atasan mereka,” kata Laser, dikutip dari Military.com.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak netral dan berpotensi diskriminatif.
Kontroversi ini semakin sensitif karena muncul di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pada 28 Februari 2026, AS bersama Israel melancarkan serangan militer ke Iran di tengah ketegangan terkait program nuklir.
Sejak saat itu, konflik meluas di kawasan Timur Tengah menewaskan ribuan orang dan memicu ketidakstabilan global. Harga energi melonjak tajam, memicu kekhawatiran inflasi di berbagai negara.
Dalam konteks ini, pernyataan Hegseth dinilai tidak sekadar retorika spiritual, tetapi memiliki implikasi geopolitik yang serius. Penggunaan narasi keagamaan dalam konteks militer berisiko menjadi alat legitimasi kekerasan.
Doa yang menyerukan kehancuran musuh dapat memperkuat persepsi bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar geopolitik, melainkan juga memiliki dimensi ideologis atau bahkan keagamaan.
Hal ini berpotensi memperkeruh situasi global, terutama di kawasan Timur Tengah yang sangat sensitif terhadap isu identitas dan keyakinan.
Langkah Hegseth mencerminkan kecenderungan baru dalam militer Amerika, yakni meningkatnya ruang bagi ekspresi religius yang bersifat politis.
Di satu sisi, pendekatan ini bisa dianggap sebagai upaya memperkuat moral dan solidaritas pasukan. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi menimbulkan eksklusivitas, bahkan polarisasi di internal militer.
Lebih jauh, ketika pejabat tinggi negara menggunakan bahasa agama untuk membingkai konflik, maka batas antara kepentingan negara dan keyakinan pribadi menjadi kabur.
Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin konflik internasional akan semakin sering dibingkai sebagai “perang nilai” atau “perang keyakinan”, yang justru lebih sulit untuk diredam.
Implikasi Global
Pernyataan ini tidak hanya berdampak di dalam negeri AS, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi global terhadap kebijakan luar negeri Amerika.
Negara-negara yang menjadi sasaran kebijakan militer AS dapat melihat ini sebagai bukti bahwa pendekatan Washington semakin ideologis, bukan semata strategis.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa memperdalam ketidakpercayaan dan memperumit upaya diplomasi internasional.***
