MAKLUMAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi peringatan keras kepada kementerian besar yang belum maksimal menyerap anggaran. Ia menegaskan akan menarik kembali anggaran jika hingga akhir Oktober 2025 belanja kementerian tidak optimal.
Purbaya mengaku sudah meminta izin langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya izin ke Presiden. Bulan depan saya akan beredar ke kementerian-kementerian besar yang penyerapan anggarannya belum optimal,” ujarnya dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu (17/9/2025).
Menurut Purbaya, pemerintah tidak boleh membiarkan uang negara menganggur. Anggaran yang tidak terserap akan dialihkan ke program-program yang bisa langsung memberi manfaat bagi rakyat. “Saya kasih waktu sampai akhir Oktober. Kalau mereka tidak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kita sebarkan ke program yang siap dan berdampak,” tegas mantan bos LPS itu.
Purbaya menepis anggapan bahwa gaya kebijakannya berbeda jauh dengan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Sejumlah pakar ekonomi menilai Sri Mulyani lebih memilih strategi bertahan, sementara Purbaya tampil menyerang. “Saya tidak tahu soal itu. Yang saya tahu, fiscal policy yang baik ya seperti ini. Kalau sudah dianggarkan, habiskan. Kalau tidak berani habiskan, jangan rencanakan,” tandasnya.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan realisasi anggaran 2025 baru mencapai 28,42 persen hingga Agustus. Dari total pagu Rp 5,27 triliun, serapan PKP baru menyentuh Rp 1,34 triliun.
Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyebut angka tersebut menunjukkan anggaran mulai bergerak. “Kegiatan-kegiatan sudah mulai dilaksanakan,” jelas Didyk dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Selasa (9/9).
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengumumkan serapan anggaran kementeriannya naik signifikan. Dari Rp 113,6 miliar atau 3,30 persen pada triwulan I, realisasi meningkat menjadi Rp 970,4 miliar atau 28,16 persen pada triwulan II.
