MAKLUMAT — Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan peran penting Polri dalam mengawal dan mendampingi proses penyerapan gabah, agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif. Menurutnya, kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kabareskrim yang telah mengawal swasembada ini agar bisa terwujud sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya,” ujar Amran dalam diskusi Serap Gabah bersama Polri di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Kawal Kebijakan Harga dan Distribusi Gabah
Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, menegaskan komitmen institusinya itu untuk mengawal percepatan swasembada pangan melalui pengawasan distribusi dan serapan gabah agar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selain itu, Polri juga akan menindak penggilingan padi yang melanggar aturan dan merugikan petani.
“Polri sudah melaksanakan pemantauan dan menemukan berbagai permasalahan dalam distribusi beras. Kami telah mengambil langkah tegas untuk memastikan serapan gabah berjalan sesuai aturan, dan jika diperlukan, kami siap melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan petani,” tegasnya.
Salah satu fokus utama pengawasan Polri adalah memastikan penggilingan padi skala besar menyerap 20% gabah petani sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, hingga kini target tersebut belum sepenuhnya tercapai.
“Kami akan memastikan para pemilik penggilingan besar berkomitmen untuk menyerap gabah petani dan memastikan harga sesuai dengan HPP. Ini adalah bagian dari dukungan kami terhadap kebijakan Presiden terkait swasembada pangan sebagai pilar utama bangsa,” tambah Wahyu.
Menjaga Keseimbangan Harga dan Stabilitas Pangan
Selain melindungi petani, Polri juga memastikan kebijakan ini tidak merugikan konsumen dengan menjaga keseimbangan harga.
“Ada dua sisi yang harus kita jaga. Jika harga terlalu murah, petani akan kesulitan. Namun, jika terlalu tinggi, konsumen yang dirugikan. Kita harus memastikan keseimbangan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” jelas Wahyu.
Ia juga menyoroti rantai distribusi beras yang masih terlalu panjang akibat dominasi perantara dan penggilingan padi besar. Hal ini membuat harga menjadi tidak stabil dan menyulitkan petani dalam menjual hasil panennya dengan harga layak.
“Kami terus melakukan pemantauan melalui Satgas Pangan untuk memastikan distribusi beras berjalan dengan baik. Ini adalah bagian dari marwah pemerintah dan bukti kehadiran negara dalam melindungi petani serta menjaga stabilitas pangan nasional,” tegasnya.
Wahyu, yang pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian, serta memiliki orang tua petani, mengaku menaruh perhatian khusus terhadap ketahanan pangan. Ia juga menegaskan berkomitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah di sektor tersebut. “Ke depan, kami berharap Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan yang lebih kuat. Pada prinsipnya, Polri siap mendukung kebijakan pemerintah,” pungkas Wahyu.
