MAKLUMAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memberi isyarat akan memprioritaskan pendidikan prasekolah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pendidikan prasekolah merupakan fondasi penting bagi pendidikan di tanah air, mengikuti praktik yang telah diterapkan di banyak negara maju.
“Wajib belajar 13 tahun yang kita maksud bukan menambah kelas, tetapi memberikan perhatian lebih kepada pendidikan prasekolah. Di beberapa negara maju, prasekolah ini sangat penting sebagai dasar pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti dikutip dari akun Youtube @Kemendikbud RI, Senin (21/10).
Meski demikian, ia menekankan bahwa sekolah formal tidak harus selalu menyelenggarakan pendidikan prasekolah.
Pemerintah berencana mendorong lembaga pendidikan nonformal dan informal untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan prasekolah. Kemitraan strategis dengan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan prasekolah secara menyeluruh.
Pemetaan dan Evaluasi Zonasi
Selain menyoroti pendidikan prasekolah, Abdul Mu’ti juga menyinggung kebijakan zonasi yang selama ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Ia mengkaji kebijakan ini secara terus-menerus sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Segala kebijakan harus melalui kajian mendalam. Zonasi juga menghadirkan sisi positif dan negatif, sehingga pemerintah tidak bisa tergesa-gesa memutuskan apakah akan melanjutkannya atau melakukan evaluasi total. Saya akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan,” tuturnya.
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pendekatan hati-hati dalam menyikapi berbagai isu yang menyangkut kesejahteraan guru. “Guru memiliki beberapa kategori, mulai dari ASN, P3K, hingga honorer. Kompleksitas masalah ini mengharuskan kita untuk cermat dalam mengambil kebijakan terkait kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional
Menanggapi isu mengenai Kurikulum Merdeka, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengkajian. Ia mengakui bahwa penerapan kurikulum baru tersebut belum menyeluruh di semua satuan pendidikan.
“Kurikulum ini masih baru, penerapannya juga belum sempurna. Kita akan evaluasi sesuai dengan perkembangan di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, dia menyebutkan bahwa polemik mengenai Ujian Nasional juga sedang dipelajari dengan seksama. Ia berjanji untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.
Di akhir pernyataannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan sangat penting. Ia berkomitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan inklusif dan partisipatif yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan.
