MAKLUMAT — Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh, Arif Pribadi, mengkritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyarankan agar empat pulau perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) dikelola secara kolaboratif.
Ia menilai, pernyataan Mendagri tersebut justru dapat memperkeruh suasana yang sedang ‘cukup tegang’ antara kedua provinsi tersebut, akibat polemik keputusan Kemendagri yang menyatakan empat pulau di perbatasan masuk dalam wilayah administratif Sumut.
Pemuda Muhammadiyah Aceh, kata Arief, meminta agar Mendagri Tito Karnavian mengembalikan empat pulau yang telah dialihkan oleh keputusan Kemendagri ke Provinsi Sumut itu, kembali ke wilayah administratif Aceh.
Empat pulau yang dimaksudkan masuk dalam administrasi Provinsi Sumut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, serta Pulau Mangkir Ketek.
Arief menegaskan bahwa sudah banyak bukti yang menguatkan bahwa keempat pulau tersebut adalah wilayah Aceh, dan bukan sekadar aksi klaim.
“Bukti-bukti ada semua, jadi memang pulau itu masuk wilayah Aceh, ada dasarnya, bukan asal klaim saja, jadi tidak ada dasar pulau itu masuk ke Sumatera Utara,” tandasnya.
Lebih lanjut, Arief keputusan dan pernyataan Mendagri tersebut dapat memicu konflik antara Aceh dan Sumut. Ia menyarankan Mendagri mengurusi persoalan lain dan tidak membuat kegaduhan di masyarakat.
Ia juga mengingatkan, supaya pemerintah tidak lagi mengusik ketenangan Aceh dengan perkara-perkara atau persoalan-persoalan baru. Aceh, tandasnya, sudah banyak berkontribusi bagi Indonesia.
“Janganlah buat persoalan baru di Aceh. Karena akan terjadi konflik kalau SK tersebut tidak segera dicabut. Janganlah Aceh diganggu-ganggu lagi,” pungkas Arief.