KETUA Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Muhammad Mirdasy menyatakan, salah satu tugas dari LHKP adalah bisa mengusir kabut hitam politik di alam pikiran warga Persyarikatan. Selain itu, untuk menunjukkan arah politik dari Persyarikatan.
“Sebagaimana penggalan lirik Mars Muhammadiyah, yakni di timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Nah, tugas LHKP itu ya mengusir kabut hitam politik,” ujarnya.
Mantan Ketua PWPM Jatim itu kemudian meminta supaya pimpinan LHKP di daerah bisa meyakinkan warga Persyarikatan bahwa sebenarnya politik adalah sebuah investasi dakwah. Sebab, dakwah melalui parlemen sangatlah penting dan luar biasa dampaknya bagi masyarakat.
“Ketika kita punya wakil di parlemen, kita akan bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan dan perundangan-undangan. Sebaliknya jika kita tidak punya wakil, sangat mungkin kita dirugikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Mirdasy menyebut setidaknya terdapat tiga hal yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh LHKP menyongsong dan menyikapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Pertama adalah para kader Muhammadiyah yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) harus mampu menghitung dan mengkalkulasi jumlah konstituen yang dibutuhkan untuk bisa lolos atau terpilih.
“Apakah cukup kemudian jumlah kepala warga Muhammadiyah untuk bisa mengantarkan kandidat meraih kursi? Nah, itu yang harus kita pikirkan juga di LHKP,” katanya saat menyampaikan sambutan.
Mirdasy menambahkan, yang kedua adalah LHKP harus bisa mendorong, memunculkan dan menentukan figur atau sosok yang layak untuk direkomendasikan kepada pimpinan Muhammadiyah dan diupayakan untuk disukseskan. “Yang akan didukung dan dimenangkan nanti,” ujar Mirdasy.
Yang ketiga, kata dia, harus ada komitmen bersama antara kandidat dengan Muhammadiyah, terkait hal-hal seperti apa yang harus diperjuangkan dalam rangka menyejahterakan rakyat dan memajukan Indonesia.
“Biar jelas, Muhammadiyah juga harus tegas apa yang harus diperjuangkan dalam ranah politik itu. Jadi kita bukan hanya mendukung. Kita ini kadang-kadang bicara politik, bicara Pemilu, mendukung, memenangkan, tapi tidak punya komitmen bersama, sehingga ketika jadi ya akhirnya sudah, sampai jadi tok,” seloroh Mirdasy.
Menurut Mirdasy, komitmen bersama itu penting untuk dirumuskan. Sebab, segala kebijakan publik yang dihasilkan oleh para stakeholders adalah buah dari proses politik.
“Begitu bicara tentang hal-hal kebijakan, Perda (Peraturan Daerah), berkaitan dengan hal-hal dengan kepentingan kebangsaan maka pasti kita membutuhkan sarana dan prasarana politik, penting bagi kita untuk memahami ini,” tandas mantan Ketua DPW Partai Perindo Jatim itu.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Mirdasy dalam Regional Meeting 4 LHKP PWM Jatim di Hotel Luminor Sidoarjo, Ahad (27/8/2023) kemarin. Kegiatan itu merupakan serangkaian agenda LHKP PWM Jatim setiap dua pekan sekali untuk turun ke bawah (turba) di daerah-daerah.
Nah, kali ini, Regional Meeting 4 mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Pasuruan, serta Kabupaten dan Kota Probolinggo.(*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
