MAKLUMAT – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa pelayanan sosial Muhammadiyah harus diarahkan untuk menjawab persoalan struktural yang dihadapi masyarakat. Persyarikatan Muhammadiyah harus menunjukkan keberpihakan pada kelompok rentan.
Ketua MPKS PP Muhammadiyah Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si., mengatakan, pelayanan sosial yang dijalankan Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada aktivitas karitatif semata. Menurutnya, keberpihakan kepada kelompok rentan merupakan panggilan teologis yang berakar pada nilai-nilai surat Al-Ma’un sekaligus menjadi landasan gerakan sosial Muhammadiyah.
Basis data serta pemetaan sosial berbasis wilayah, lanjut dia, harus diperkuat. Dengan begitu, seluruh Amal Usaha Muhammadiyah Sosial (AUMSOS) memiliki sasaran layanan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
”Keberpihakan kepada kelompok paling rentan bukan sekadar sasaran program, melainkan panggilan teologis yang bersumber dari Al-Ma’un,” katanya dalam kegiatan Upgrading Pimpinan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Regional IV yang berlangsung pada 10–12 Juli 2026 di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Makassar, Sulawesi Selatan.
”Karena itu, penguatan basis data dan pemetaan sosial harus menjadi pijakan agar layanan AUMSOS benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di setiap wilayah,” imbuh Mariman.
Penerapan Instrumen Kinerja dan Akreditasi (IKA) AUMSOS sebagai standar mutu pelayanan juga terus didorong. Setiap layanan sosial harus mampu memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat mutu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang menerima manfaat.
”Kita harus memastikan pelayanan tidak hanya tersedia, tetapi juga tepat sasaran, memiliki kualitas yang baik, dan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat,” urainya.
Perubahan Paradigma
Mariman menjelaskan, MPKS PP Muhammadiyah tengah mengarahkan perubahan paradigma pelayanan sosial dari pendekatan berbasis proyek menuju pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan komunitas. Dengan pendekatan tersebut, AUMSOS diharapkan mampu menjadi pusat pemberdayaan yang menyelesaikan akar persoalan sosial, bukan sekadar menangani dampaknya.
”Kami ingin menggeser paradigma dari layanan karitatif menuju pemberdayaan dan advokasi. Persoalan sosial harus diselesaikan dari akar penyebabnya sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk bangkit secara mandiri,” jelasnya.
Selain penguatan strategi pelayanan, Mariman menilai sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis dampak perlu diperkuat. Setiap amanah yang dipercayakan masyarakat kepada Muhammadiyah harus dipertanggungjawabkan secara profesional melalui hasil yang terukur.
Ia mengingatkan seluruh pengelola pelayanan sosial agar tetap menjaga semangat pengabdian. Baginya, pelayanan sosial merupakan bagian dari ibadah sekaligus dakwah amaliah yang nilai utamanya tidak diukur dari besarnya anggaran maupun kemeriahan kegiatan.
”Pelayanan sosial adalah ibadah. Nilainya bukan ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau ramainya seremoni, tetapi oleh ketulusan dalam menolong sesama serta keberkahan dampak yang dihasilkan,” tegas Mariman.
Kolaborasi Lintas Majelis-Wilayah
Dalam kesempatan tersebut, Mariman juga menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi lintas majelis dan lintas wilayah. MPKS tidak dapat bekerja sendiri menghadapi kompleksitas persoalan sosial. Karena itu, sinergi dengan berbagai unsur Muhammadiyah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
Menurutnya, kolaborasi bersama akan memperkuat efektivitas pelayanan sosial Muhammadiyah. Baik itu dengan Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU), Majelis Dikdasmen dan PNF, Majelis Diktilitbang, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lazismu, serta jejaring antarwilayah.
Mariman juga mengingatkan tantangan sosial saat ini semakin kompleks. Mulai dari persoalan kesehatan mental, kekerasan berbasis gender, disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga meningkatnya kerentanan kelompok rentan. Karena itu, MPKS dituntut adaptif dalam merancang program yang berbasis data dan tetap berlandaskan nilai Islam Berkemajuan.
”Tantangan masyarakat terus berkembang. MPKS harus mampu berinovasi, berbasis data, serta berani menghadirkan pendekatan baru tanpa meninggalkan nilai-nilai Muhammadiyah dan Islam Berkemajuan,” ujarnya.
Ia turut menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan sosial. Transparansi dan profesionalisme menjadi modal utama untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sosial Muhammadiyah.
”Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar Muhammadiyah. Amanah umat harus dikelola secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Kepercayaan itu tidak boleh dikhianati oleh perilaku yang tidak amanah,” tandasnya.
Menyamakan Visi, Membangun Harmonisasi
Penanggung Jawab Wilayah IV Program Upgrading dan Rapat Koordinasi, Solikhah, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyamakan visi, memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus meningkatkan koordinasi antara pimpinan pusat dan pimpinan wilayah.
”Rakor Regional IV bukan sekadar agenda koordinasi, tetapi menjadi ruang untuk membangun harmonisasi manajemen, menyelaraskan program, serta memperkuat sinergi antara pimpinan wilayah dan pimpinan pusat agar pelayanan sosial Muhammadiyah semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat,” papar Solikhah.
Melalui forum tersebut, MPKS PP Muhammadiyah berharap terbangun kolaborasi yang semakin solid antardaerah sehingga pelayanan sosial Muhammadiyah di Regional IV mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berkemajuan. (*)
Penulis: Edi Susanto
