MAKLUMAT – Sebanyak 62 peserta mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Monitoring Evaluasi (Monev) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wilayah V yang diselenggarakan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Kegiatan itu menjadi langkah awal dalam upaya peningkatan kualitas dan standardisasi LKSA Muhammadiyah di Jawa Timur.
Kegiatan Bimtek dan Monev berlangsung di Gedung B Universitas Muhammadiyah Jember, Sabtu (27/6/2026). Peserta berasal dari unsur Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) serta pengelola LKSA Muhammadiyah yang tersebar beberapa kota. Yakni, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.
Kehadiran peserta dari berbagai daerah tersebut menunjukkan tingginya komitmen untuk memperkuat tata kelola dan mutu layanan LKSA di wilayah tapal kuda Jawa Timur.
Ketua MPKS PWM Jawa Timur, M. Himawan Sutanto, M.Si., yang membuka acara menjelaskan bahwa Wilayah V yang mencakup kawasan paling timur Jawa Timur dipilih sebagai lokasi perdana dari rangkaian kegiatan serupa. Kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai koordinator wilayah (korwil) di seluruh Jawa Timur.
“Wilayah V menjadi titik awal pelaksanaan Bimtek dan Monev LKSA tahun ini. Kawasan paling timur Jawa Timur ini menjadi lokasi perdana sebelum kegiatan serupa dilaksanakan di korwil-korwil lain. Harapannya, melalui kegiatan ini akan terbangun pemahaman yang sama mengenai pengelolaan LKSA yang profesional dan sesuai standar,” ujarnya.
Sementara itu, sambutan tuan rumah disampaikan oleh drh. H. Puput Ridjalu Widjaja yang juga merupakan anggota BPH Universitas Muhammadiyah Jember. Ia mewakili rektor yang berhalangan hadir.
Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif MPKS PWM Jawa Timur yang terus melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga sosial Muhammadiyah. Menurutnya, LKSA memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak-anak sehingga memerlukan tata kelola yang kuat dan berkelanjutan.
Bimtek menghadirkan dua narasumber dengan fokus materi yang saling melengkapi. Materi pertama mengenai penguatan dan pengembangan kelembagaan LKSA Muhammadiyah disampaikan oleh Dra. Budiyati, M.Pd. Dalam paparannya, Budiyati menekankan pentingnya penguatan aspek legalitas, administrasi, tata kelola organisasi, dan manajemen kelembagaan sebagai fondasi utama penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak.
Materi tersebut mendapat respons positif dari peserta. Diskusi berlangsung intens, terutama terkait berbagai tantangan yang masih dihadapi LKSA dalam memenuhi aspek legalitas dan pengelolaan lembaga yang sesuai dengan standar pemerintah. Berbagai pengalaman dari daerah juga mengemuka. Forum pun menjadi ruang berbagi praktik baik sekaligus solusi atas persoalan yang dihadapi masing-masing lembaga.
Materi kedua disampaikan oleh Widiya Yutanti, M.A. (Hons) mengenai instrumen monitoring evaluasi dan akreditasi LKSA. Selain memberikan pemahaman mengenai indikator penilaian dan standar akreditasi, sesi ini juga dilengkapi dengan pendampingan simulasi yang melibatkan seluruh peserta.
Dalam simulasi tersebut, peserta dibagi ke dalam kelompok yang berperan sebagai asesor dan asesi. Melalui metode tersebut, peserta dapat memahami secara langsung proses monitoring, evaluasi, serta mekanisme akreditasi yang akan dihadapi oleh LKSA. Simulasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai dokumen dan aspek kelembagaan yang perlu dipersiapkan agar memenuhi standar yang ditetapkan.
Pelaksanaan Bimtek dan Monev itu merupakan bagian dari upaya MPKS PWM Jawa Timur untuk meningkatkan standardisasi LKSA yang berada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan tata kelola yang semakin baik, diharapkan LKSA Muhammadiyah mampu memberikan layanan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.
Sebagai kegiatan perdana dari rangkaian pembinaan LKSA tingkat wilayah, Bimtek dan Monev di Jember diharapkan menjadi momentum penguatan kapasitas kelembagaan sekaligus mempercepat kesiapan LKSA Muhammadiyah di Jawa Timur dalam memenuhi standar nasional dan proses akreditasi yang berlaku. (*)
