MAKLUMAT – Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Haji, Prof Dr Muhadjir Effendy MAP, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Sosiologi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang (UM), melalui Sidang Senat Terbuka UM yang berlangsung di Graha Cakrawala, Kamis (13/2/2025).
Sidang pengukuhan dipimpin oleh Rektor UM, Prof Dr Haryono. Forum pengukuhan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh publik, mulai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu’ti, Menteri Agama (Menag) Prof Nasaruddin Umar, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto.
Tampak hadir juga, Wakil Menteri Dikti Sains dan Teknologi (Wamen Diktisaintek) Prof Fauzan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, mantan Mendikbudristek Prof Mohammad Nuh, serta sejumlah tokoh lain.
Sekilas Muhadjir Effendy
Muhadjir, anak keenam dari sembilan bersaudara, lahir di Madiun pada 29 Juli 1956. Ia sebenarnya telah diangkat sebagai Guru Besar pada tahun 2014, namun karena kesibukannya sebagai menteri, pengukuhan baru dapat dilakukan pada hari ini. Ia juga menjadi satu-satunya menteri dalam sejarah UM.
Karier politik Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mulai tercatat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016–2019 menggantikan Anies Baswedan. Kemudian, pada periode 2019-2024 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Muhadjir didapuk sebagai menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Kini, dalam Kabinet Merah Putih (KMP) pimpinan Presiden Prabowo Subiantor dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhadjir dipercaya menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Haji.
Pidato Pengukuhan
Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul, ‘Pendidikan sebagai Pilar Pembangunan Manusia Menuju Indonesia Emas 2045: Dari Refleksi Empiris ke Konseptualisasi Teoritis’, Muhadjir menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia unggul merupakan proses komprehensif yang melibatkan banyak faktor dan pemangku kepentingan.
Meski begitu, pidato pria yang juga menjabat Ketua PP Muhammadiyah itu tidak berpretensi ilmiah-teoritis, tetapi lebih banyak berkaitan dengan aspek implementatif kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia.
“Karena itu, pengalaman sebagai pengambil kebijakan negara dalam bidang pendidikan banyak mewarnai pidato saya,” ujarnya.
Ayah tiga anak dari buah pernikahannya dengan Dr Suryan Widati ini mengatakan, pembangunan sumberdaya manusia unggul merupakan sebuah proses yang komprehensif dan banyak faktor dan stakeholders yang terlibat, sehingga tidak mungkin dijalankan secara sendiri-sendiri, parsial. “Lebih-lebih dengan pola kotradiktif dan antagonistik,” tandas Muhadjir.
