PERSYARIKATAN Muhammadiyah butuh wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Hal itu ditujukan untuk mengawal misi dan perjuangan Muhammadiyah di perlemen. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof Biyanto menegaskan hal itu dalam pembukaan acara Musyawarah Cabang (Musycab) XI Muhammadiyah-Aisyiyah Paciran, Sabtu (09/7/2023).
Agenda suksesi kepemimpinan di tubuh PCM dan PCA Paciran, serta penetapan program kerja untuk lima tahun ke depan itu berlangsung di halaman Gedung Dakwah Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Waru Lor, Paciran, Lamongan. Prof Biyanto pada kesempatan itu didaulat untuk memberi sambutan dan pengarahan organisasi.
Prof Biyanto mengatakan, adanya wakil Persyarikatan yang duduk di DPR RI diharapkan bisa mengawal misi dan perjuangan Muhammadiyah di parlemen. Juga diharapkan bisa menelurkan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi kepentingan dan kemaslahatan umat. Selain itu, adanya wakil di DPR RI diharapkan bisa mengeliminasi kebijakan yang ditengarai bisa merugikan umat.
Nah, dalam misi supaya Muhammadiyah bisa memiliki wakilnya di Senayan, PWM Jawa Timur telah menerbitkan surat instruksi Nomor: 1100/INS/II.0/D/2018. Surat tersebut menugaskan Prof. Zainuddin Maliki maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI pada tahun 2019 lalu.
Mantan Wakil Ketua PWM Jatim Prof Zainuddin Maliki maju mencalonkan diri lewat PAN untuk daerah pemilihan (Dapil) Gresik dan Lamongan. “Surat instruksi tersebut dibuat untuk kepentingan kesuksesan jihad politik Muhammadiyah Jatim pada waktu itu. Alhamdulillah, Prof. Zainuddin Maliki terpilih menjadi anggota DPR RI, yang terasa manfaatnya bagi Persyarikatan,” terangnya.
Guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya itu menegaskan surat instruksi tersebut belumlah dicabut oleh PWM Jatim. Artinya, surat tersebut masih berlaku. Sebab, PWM Jatim menugaskan kembali Prof Zainuddin Maliki untuk maju sebagai caleg DPR-RI tahun 2024 untuk dapil yang sama.
“Surat instruksi PWM Jatim tidak dicabut. Karena itu harus dipedomani oleh warga Muhammadiyah di Lamongan dan Gresik. Kami harap warga Muhammadiyah untuk berserikat dalam Pemilu tahun 2024. Itu agar Muhammadiyah tidak yatim piatu dalam politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof Biyanto mencontohkan peran besar Muhammadiyah dalam politik kebangsaan. Salah satunya adalah lahirnya TNI yang dipelopori oleh kader Muhammadiyah, yakni Panglima Besar Jenderal Soedirman. “Kalau di bidang kesehatan ada dokter Soetomo dan masih banyak kader Muhammadiyah lainnya,” jelasnya.
Sementara, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan Shodiqin mengajak, masyarakat dan jamaah Muhammadiyah di Paciran jangan sampai buta dan anti terhadap politik. Sebab, ketika mendapat pemimpin yang tepat, maka kepemimpinannya akan bisa dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Seperti halnya kepemimpinan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
“Jika ada kader Muhammadiyah yang sudah jadi alias terpilih, dan sudah bisa dirasakan manfaatnya untuk dakwah Muhammadiyah di dunia politik, maka jangan tolah-toleh lagi. Lanjutkan,” pintanya sambil menunjuk ke arah Prof Zainudin Maliki yang juga hadir dalam acara.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala BKD Lamongan itu berharap, agar musyawarah cabang ini bisa menghasilkan kepemimpinan yang lebih progresif, lebih banyak ide dan program kerja. “Tak kalah penting bisa menguraikan persoalan dakwah di lapangan,” ujar Pria yang mewakili Bupati Lamongan untuk sambutan tersebut.
Senada itu, Wakil Ketua PDM Lamongan Masroin Assafani meminta, agar soliditas dan kekompakan di Persyarikatan bisa terus dijaga. “Tradisi bermusyawarah di Muhammadiyah yang berlangsung sejuk dan berkemajuan ini harus terus dijaga,” pungkasnya ketika membuka acara Musycab XI Muhammadiyah-Aisyiyah Paciran.(*)
Reporter: Afnan Nafi’
Editor: Aan Hariyanto
