MAKLUMAT – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah serius mengupayakan legalitas resmi organisasi di Taiwan. Untuk memuluskan langkah itu, Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar, menemui Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Arif Sulistyo, Kamis (30/10/2025).
Lawatan ini bertujuan memperkuat gerakan internasionalisasi Muhammadiyah sekaligus advokasi bagi diaspora dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bachtiar juga menemui Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Taiwan untuk membahas percepatan legalisasi tersebut.
Dalam pertemuan dengan KDEI, Bachtiar membahas strategi dakwah Islam berkemajuan di “bumi Formosa”. Dia menegaskan, Muhammadiyah perlu memiliki institusi formal yang mapan agar programnya berjalan maksimal.
“Kami memperjuangkan legalisasi Muhammadiyah di Taiwan untuk memperkuat gerakan internasionalisasi. Dengan institusi yang established, program Muhammadiyah bisa memberikan manfaat lebih besar bagi diaspora dan warga Indonesia di sini,” ujar Bachtiar dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, status hukum yang jelas akan mendukung penyebaran Islam yang adaptif. Terlebih, Taiwan sangat maju dalam bidang ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan.
Kepala KDEI Taipei Arif Sulistyo menyambut baik upaya tersebut. Pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap gerakan internasionalisasi Muhammadiyah. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.
“Kami memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini. Asalkan, Muhammadiyah membentuk badan hukum berbentuk perusahaan yang memenuhi persyaratan modal dan regulasi setempat,” kata Arif.
Kader Muhammadiyah Taiwan
Menanggapi syarat itu, Bachtiar mengusulkan agar kader Muhammadiyah di Taiwan segera bertindak. Dia mendorong mereka memulai dengan mendirikan perusahaan jasa, seperti agen travel berbasis halal tourism serta layanan pendampingan PMI.
Bachtiar melihat potensi besar di sektor PMI yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Muhammadiyah dapat berperan aktif membantu pemerintah mengatasi berbagai tantangan.
“Mulai dari penempatan, pelatihan pra-kerja, hingga advokasi kasus documented dan undocumented labor. Muhammadiyah bisa aktif mengedukasi dan mengeliminasi isu kekerasan serta pergaulan berisiko,” tambah Bachtiar.
Organisasi ini juga akan membantu mengatasi tantangan ibadah PMI. Misalnya, sulitnya akses makanan halal dan kebebasan beragama di tengah mayoritas non-Muslim.
Bachtiar menekankan pentingnya kekompakan kader untuk mewujudkan rencana ini. “Kader harus bekerja keras membangun komitmen bersama untuk dakwah global yang bermanfaat nyata,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi langkah awal Muhammadiyah untuk menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia di Taiwan, sekaligus memperkuat perlindungan warga negara di luar negeri.***
