MAKLUMAT — Muhammadiyah adalah satu aspek dan kebijakan publik adalah aspek yang lain. Mendefinisikan Muhammadiyah bukan sekadar mengeja kapan didirikan. Lebih dari itu.
Jika ingin mengenali lebih dalam tentang Muhammadiyah, harus dibaca sebagai organisasi sosial keagamaan pembaharu yang selalu tampil dengan cirinya; gagasannya selalu menawarkan hal baru, proses yang dijalani dalam mewujudkan gagasannya selalu dengan cara-cara yang baru, dan hasil yang dicapai juga menampilkan hal baru.
Kebaruan gerakan Muhammadiyah juga dapat diukur dari kebermanfaatannya bagi manusia, masyarakat, lingkungan, dan kehidupan global.
Manusia sebagai makhluk individu memiliki hak, namun sebagai makhluk sosial, hak manusia sebagai individu secara bersamaan juga dibatasi oleh hak orang lain.
Dalam sengkarut, yang tidak karuan, di mana manusia saling memperjuangkan hak-haknya yang penuh dinamika, semoga bisa lebih bijaksana agar mencapai derajat bermutu, unggul dan berkemajuan.
Pahami Urgensi Kebijakan Publik
Kebijakan publik dirumuskan untuk menjamin tercapainya kehidupan bersama yang lebih sejahtera, adil bagi semua. Serta memberikan perlindungan bagi mahluk hidup dan alam semesta.
Bagi Muhammadiyah, kebijakan publik harus mencerminkan; Pertama, prioritas masalah yang terpilih dari beragam masalah yang dihadapi masyarakat yang bersifat segera mendapatkan penyelesaian. Untuk mendapatkan masalah yang betul-betul masalah, harus terkonfirmasi kepada siapa kebijakan publik diterapkan.
Dari jalur pemerintah bisa melalui mekanisme Musrenbang berjenjang. Dari jalur legislatif bisa melalui mekanisme Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Dari jalur Ormas bisa menempuh berbagai cara. Misalnya, musyawarah berjenjang atau mekanisme penelitian oleh lembaga khusus yang dibentuk atau melalui kampus yang dimilikinya. Kedua, kebijakan publik harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dan cara mengukurnya kebijakan publik benar-benar menyelesaikan masalah masyarakat.
Ketiga, adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, terutama legislatif. Misalnya dari aspek tujuannya apakah kebijakan publik benar-benar telah tercapai; meningkatkan kesejahteraan, memperlakukan secara adil dan memberi perlindungan kepada semua. Dan dari aspek implementasi apakah kebijakan publik sudah dijalankan dengan sebenar-benarnya.
PDM Lamongan dan Dukungan Paslon Pada Pilkada 2024
Dalam perhelatan Pilkada Lamongan 27 November 2024, PDM Lamongan terkonfirmasi mendukung Pasangan Calon (Paslon) Yes – Dirham. Apakah mendukung Paslon Yes – Dirham hanya diputuskan oleh Ketua PDM Lamongan semata karena bersifat sangat mendesak, sebagaimana sempat diuraikan oleh Sekretaris PDM Lamongan. Atau mendukung Paslon Yes – Dirham adalah keputusan Rapat Pimpinan Harian PDM Lamongan, sebagaimana disampaikan oleh Ketua PDM Lamongan.
Jawaban yang disampaikan Sekretaris dan Ketua PDM Lamongan terkesan sangat jauh berbeda. Hal tersebut mengemuka sebagai respons dari pertanyaan penulis sebagai Ketua LHKP PDM Lamongan, saat menghadiri undangan PDM Lamongan dengan surat bernomor 208/III.0/B/2024 tertanggal 02 September 2024 dengan agenda Rapat Koordinasi LHKP PDM Lamongan dan Ortom Daerah.
Rapat berlangsung pada Hari Rabu 04 September 2024, di ruang rapat PDM Lamongan, Pukul 15.00-17.00 WIB. Dihadiri peserta Anggota PDM Lamongan, Ketua dan Sekretaris LHKP PDM Lamongan, dan Ortom Daerah Lamongan.
Perbedaan jawaban antara Sekretaris dan Ketua PDM Lamongan menjawab pertanyaan Ketua LHKP PDM Lamongan menjadi catatan tersendiri, biar berproses, dan PDM Lamongan bisa mempertanggungjawabkannya jika nanti dipertanyakan oleh anggota Muspimda.
Namun yang terpenting dari keputusan PDM Lamongan memberikan dukungan kepada Paslon Yes – Dirham tentu telah melewati berbagai kajian dan pertimbangan secara matang versi PDM Lamongan, dan tidak terkesan asal mendukung.
Sebab jika terkesan asal mendukung Paslon Yes – Dirham, dikhawatirkan mudah retak, mudah dilupakan, berpotensi ditinggalkan. Karena PDM Lamongan sudah memainkan peran politik, dalam bentuk memberikan dukungan suara kepada Paslon Yes – Dirham, adalah kegiatan mobilisasi dukungan suara pimpinan antar pimpinan baik menyamping atau hingga tingkatan terbawah. Mobilisasi dukungan suara seluruh anggota/jamaah, keluarga, simpatisan Muhammadiyah Lamongan.
Bahkan tidak menutup kemungkinan, kegiatan mobilisasi masyarakat umum para pemanfaat berbagai bentuk unit Amal Usaha Muhammadiyah Lamongan. Bisa para pimpinan AUM, pendidik, tenaga kependidikan, karyawan, pasien beserta keluarga pasien, murid beserta walimurid, santri dan walisantri. Dan juga masyarakat umum yang tinggal di dekat AUM, para tetangga pimpinan dan aktivis Muhammadiyah, para teman sekerja atau sepermainan aktivis Muhammadiyah.
Sebaiknya Ormas Memberi Dukungan Tanpa Syarat Atau Bersyarat
Dari Rapat Koordinasi PDM Lamongan, LHKP PDM Lamongan dan Ortom Daerah. Yang berlangsung pada Hari Rabu 04 September 2024, di ruang rapat PDM Lamongan, pemberian dukungan kepada Paslon Yes – Dirham adalah dukungan tanpa syarat. Padahal penulis sebagai Ketua LHKP PDM Lamongan telah mempertanyakan; “Muhammadiyah mendapat apa jika Paslon Yes – Dirham dinyatakan menang oleh KPUD”.
Sebagai Ketua LHKP PDM Lamongan, sangat mewanti-wanti, dengan menitip pesan; “Jangan sampai keputusan PDM Lamongan memberikan dukungan kepada Paslon Yes – Dirham, sekadar dukungan tanpa syarat”.
“Jika PDM Lamongan memobilisasi dukungan suara kepada Paslon Yes – Dirham, mengapa tidak diperjelas; berapa dana hibah yang bisa diterima untuk pengembangan AUM dalam setahun, berapa jabatan dengan tetap mempertimbangkan meritokrasi yang bisa diisi oleh ASN dari Muhammadiyah”.
Sebab tidak sedikit kasus dalam Pilkada, Paslon yang sudah diikat dengan pakta integritas, bisa lepas tanggung jawab, dan tidak jarang yang berkhianat. Para pendukungnya kecewa, gigit jari dan tidak mendapatkan manfaat dalam arti yang positif.
Terlebih dalam hal kebijakan publik, dengan terpilihnya Paslon Yes – Dirham yang di dukung PDM Lamongan, diharapkan semangatnya dalam membuat kebijakan publik bukan sekedar kebijakan turunan dari atas.
Tidak jarang kebijakan yang terlahir dari semangat seperti ini, hanya menghamburkan anggaran, kurang bermutu, tidak produktif, kurang memberi manfaat bagi masyarakat, dan harus dihindari.
Jika Paslon Yes – Dirham menang. Maka keterpilihan, kemenangan, salah satunya Muhammadiyah ada di dalam barisan pendukungnya. Karenanya Yes – Dirham harus memimpin Lamongan yang lebih maju, lebih unggul, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Yes – Dirham harus memahami masalah Lamongan secara makro; baik masalah berbasis kewilayahan maupun masalah berbasis sektoral. Memahami prioritas masalah yang harus segera mendapat perhatian dan penyelesaian.
Memastikan kebijakan publik yang akan dibuat Yes – Dirham beserta legislatif, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin rasa keadilan bagi semua, dan memberi jaminan perlindungan dari kerusakan bagi semua yang hidup dan tinggal di Lamongan.
