DALAM menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024, Muhammadiyah melalui Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP), dari pusat hingga daerah sedang menyiapkan program yang diharapkan dapat mengantarkan kader-kader Muhammadiyah terpilih menjadi legislatif pada masing-masing tingkatannya. Program LHKP ini telah mendapat pengesahan dari Muhammadiyah; setidaknya tingkat pusat dan wilayah, dan kini memasuki tahapan kegiatan pendataan Caleg KaderMu.
Ada sebagian kalangan yang menilai, jika pendataan Caleg KaderMu oleh LHKP adalah merupakan bagian dari cara Muhammadiyah agar nantinya mendapatkan keuntungan politik. Di samping itu, dengan mendata, dan memberikan dukungan pada Caleg KaderMu tertentu adalah cara-cara eksklusif yang dipertanyakan tingkat efektifitasnya. Jika berhasil aksi dukung mendukung Caleg KaderMu, maka Muhammadiyah benar-benar akan memetik keuntungan. Namun jika gagal, dikhawatirkan akan ada resiko-resiko bagi Muhammadiyah.
Dalam aksi mendukung Caleg KaderMu, Muhammadiyah Jawa Timur pernah tiga kali pengalaman gagal untuk pemilihan DPD RI; Nidhom Hidayatullah di Pemilu 2004, Tamhid Masyhudi di Pemilu 2009, Nadjib Hamid di Pemilu 2019. Namun, pernah sekali sukses dalam aksi dukung mendukung Caleg KaderMu untuk pemilihan DPR RI; Zainuddin Maliki pada Pemilu 2019. Keberhasilan Zainuddin Maliki menjadi DPR RI pada Pemilu 2019 adalah bagian dari usaha (ijtihad) Muhammadiyah Jawa Timur pada ranah politik, yang lebih dipopularkan dengan istilah jihad politik Muhammadiyah (JipolMu).
Jika ditelusuri terdapat bentuk-bentuk dukungan Muhammadiyah baik secara kelembagaan dan perorangan terhadap Zainuddin Maliki hingga terpilih sebagai Anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Dan jika keberhasilan pencalegan Zainuddin Maliki pada Pemilu 2019 dijadikan sebagai pengalaman baik, yang akan diulang pada Pemilu 2024 untuk sejumlah KaderMu, maka di balik keberhasilannya ada sejumlah variabel pendukung. Secara kelembagaan pada tingkatan Muhammadiyah Jawa Timur melahirkan keputusan organisasi berupa ijtihad politik.
Dilanjutkan terbitnya surat instruksi PWM Jawa Timur kepada PDM Gresik dan PDM Lamongan agar menyukseskan ijtihad. Tahap berikutnya pembentukan Tim JipolMu di tingkat wilayah dan daerah sebagai Tim Pemenangan, pembentukan saksi di tingkat cabang yang melibatkan ranting-ranting. Pembuatan media sosialisasi berupa stiker, spanduk, baliho, dan pemanfaatan acara pertemuan Muhammadiyah sebagai sosialisasi. Baik kegiatan yang diadakan oleh Muhammadiyah daerah hingga ranting, serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Amal Usaha Muhammadiyah.
Adapun bentuk dukungan lainnya adalah penyediaan alat transportasi berupa mobil lengkap dengan isi bahan bakar dan sopir yang dapat dimanfaatkan ketika melakukan sosialisasi selama masa pencalegan. Para pimpinan, secara masif bergerak memberikan dukungan dan turut menyukseskan keputusan pencalegan Zainuddin Maliki, baik secara kelembagaan maupun perorangan pada masing-masing jenjang, tanpa menyisakan polemik atas keputusan yang ada. Dan kini Muhammadiyah Jawa Timur akan melakukan hal yang hampir sama untuk Pemilu 2024.
Meski target yang ingin dicapai adalah menjaga agar jumlah KaderMu yang menjadi anggota legislatif pada masing-masing tingkatan pada Pemilu 2019 tidak berkurang, dan berusaha sekuat tenaga agar pada Pemilu 2024 jumlah KaderMu di legislatif bisa bertambah. Pastinya akan ada hal baru dari sisi perencanaan yang akan dijalankan Muhammadiyah dalam mengawal Caleg KaderMu pada Pemilu 2024. (Bagian Pertama/Bersambung)
Tamam Choiruddin, M.Si., Penulis adalah Ketua LHKP PDM Lamongan
