MAKLUMAT — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini cukup mengejutkan publik. Ada berita berjudul “Prabowo Mengaku Terpukul Terima Data Jumlah Rakyat Miskin Naik, kok BPS Selalu Bilang Turun?” (20/5/2026). Ia mengaku heran dengan data kemiskinan yang diterimanya. Prabowo merasa ada perbedaan antara laporan resmi dan kenyataan di lapangan. Selama ini angka kemiskinan disebut turun. Namun masyarakat masih banyak yang hidup susah.
Pernyataan itu seperti membuka masalah lama di birokrasi Indonesia. Masalah itu bernama budaya Asal Bapak Senang (ABS). Budaya yang membuat bawahan lebih fokus menyenangkan atasan dibanding menyampaikan kondisi sebenarnya.
Akibatnya laporan sering dibuat indah. Data dipoles. Kritik ditutupi. Yang penting pimpinan senang dan situasi terlihat aman.
Padahal kenyataan di lapangan belum tentu sesuai dengan laporan di meja rapat. Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat angka kemiskinan terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025 misalnya, jumlah penduduk miskin berada di kisaran 24 juta jiwa atau sekitar 8 persen dari total penduduk. Namun di sisi lain, masyarakat justru ramai mengeluh soal ekonomi. Harga kebutuhan pokok naik. Lapangan kerja juga sulit. Bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di banyak sektor.
Anak muda menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan itu. Banyak lulusan kuliah kesulitan mendapat pekerjaan tetap. Tidak sedikit yang akhirnya bekerja serabutan demi bertahan hidup. Jika kita jeli, di media sosial, bisa jadi keluhan soal biaya hidup muncul hampir setiap hari. Karena itu publik mulai bertanya, apakah negara benar-benar melihat kondisi rakyat apa adanya?
Masalahnya bukan cuma soal angka statistik. Yang lebih bahaya adalah ketika pemimpin mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak utuh. Presiden bisa merasa situasi baik-baik saja, padahal rakyat sedang kesulitan. Akibatnya kebijakan sering tidak tepat sasaran dan persoalan di masyarakat makin melebar.
Asal Bapak Senang
Budaya ABS sebenarnya bukan cerita baru. Dari dulu birokrasi Indonesia sering punya kebiasaan menyampaikan laporan yang enak didengar atasan. Logikanya sederhana. Kalau atasan senang, posisi aman. Kalau terlalu jujur dan kritis, bisa dianggap bikin masalah. Akhirnya banyak pejabat memilih menyembunyikan persoalan daripada membongkarnya.
Padahal negara tidak akan maju kalau pemimpinnya tidak tahu kondisi sebenarnya.
Yang rugi bukan cuma rakyat, tetapi juga presidennya. Ketika keadaan memburuk, publik langsung menyalahkan pemimpin. Presiden dianggap tidak peka dan tidak memahami kondisi masyarakat. Bahkan bisa terlihat bodoh di depan publik. Padahal belum tentu masalah utamanya ada pada presidennya. Bisa jadi orang-orang di sekelilingnya tidak menyampaikan fakta sebenarnya.
Di era digital seperti sekarang, situasi seperti ini makin sulit ditutupi. Media sosial membuat rakyat bisa langsung menyampaikan keluhan. Harga sembako naik sedikit saja, videonya bisa langsung viral. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan formal birokrasi. Presiden harus mau mendengar dari banyak sumber. Dari akademisi, media, mahasiswa, aktivis, sampai rakyat biasa. Sebab kadang suara paling jujur justru datang dari bawah.
Memang tidak semua kritik nyaman didengar. Ada fakta yang pahit. Ada data yang memalukan. Tetapi justru di situlah kualitas seorang pemimpin diuji. Pemimpin besar bukan yang hanya mau dipuji, namun yang berani mendengar kenyataan demi memperbaiki keadaan.
Bahaya Dampak
Budaya ABS bisa berdampak serius bagi masa depan bangsa. Pertama, rakyat bisa kehilangan kepercayaan pada negara. Kalau masyarakat merasa data pemerintah berbeda dengan kenyataan hidup mereka, lama-lama publik akan skeptis. Misalnya, tidak lagi percaya statistik atau tak percaya pejabat. Lebih tragis jika mulai tidak percaya negara.
Kedua, pembangunan bisa salah arah. Negara membutuhkan data akurat untuk mengambil keputusan. Kalau datanya salah, kebijakannya juga bisa salah. Misalnya pemerintah merasa pengangguran turun, padahal anak muda masih kesulitan mencari kerja. Akibatnya solusi yang dibuat jadi tidak tepat sasaran.
Ketiga, budaya ABS membuat birokrasi kehilangan keberanian berpikir kritis. Pegawai akhirnya lebih sibuk menjaga citra atasan daripada menyelesaikan masalah rakyat. Yang penting terlihat loyal, bukan bekerja jujur. Dalam jangka panjang, ini berbahaya karena negara bisa dipenuhi orang-orang yang pintar pencitraan tetapi takut berkata benar.
Negara maju justru bergerak sebaliknya. Di Jepang, pejabat publik bisa mundur karena dianggap tidak transparan. Di Korea Selatan, kritik terhadap pemerintah dianggap bagian penting demokrasi. Transparansi dijadikan budaya dan bukan lagi ancaman.
Indonesia seharusnya belajar banyak kasus. Pemerintah modern tidak boleh anti kritik. Karena kritik bukan ancaman, melainkan alarm agar negara tidak salah jalan.
Pada akhirnya, pernyataan Prabowo soal data kemiskinan harus menjadi peringatan bagi semua pihak. Presiden jangan sampai hidup di dalam “gelembung” yang hanya berisi laporan indah dan pujian. Sebab ketika pemimpin dijauhkan dari kenyataan, yang hancur bukan cuma citra pemerintah, tetapi juga masa depan bangsa.
