MAKLUMAT — Pakar politik Universitas Airlangga (UNAIR), Aribowo, menilai pemberian amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bukan semata persoalan hukum. Ada sebuah kepentingan politik di baliknya.
Menurutnya, langkah tersebut merefleksikan bagaimana hukum dipakai sebagai instrumen kekuasaan untuk membangun kompromi politik di antara elite yang sebelumnya bersitegang. Aribowo mengkritik keras langkah tersebut.
“Pemberian itu, baik kepada Hasto maupun kepada Tom, menunjukkan bahwa elite atau rezim telah bertindak sewenang-wenang terhadap hukum,” kata Aribowo kepada Maklumat.id, Jumat (1/8/2025).
Aribowo menyebut bahwa hukum tidak berdiri tegak sebagai pilar keadilan, melainkan tunduk pada kepentingan politik yang dinamis dan pragmatis. Ia menyindir bagaimana kriminalisasi bisa terjadi jika seseorang tak disukai. Lalu dilepaskan jika sudah berada dalam jalur kepentingan elite tertentu.
“Hukum itu telah dipermainkan dan dijadikan alat kekuasaan. Kalau mereka nggak suka, lalu dipidanakan. Kalau ada yang membela dan dia ada di elite, lalu dilepaskan. Itu kan hukum hanya untuk main-main aja sama mereka,” ujarnya.
Konteks politiknya, kata Aribowo, tidak bisa dilepaskan dari relasi Jokowi, PDIP, dan pemerintahan Prabowo yang tengah berlangsung. Jokowi telah bersitegang dengan PDIP. Sementara Prabowo hari ini justru berada dalam satu poros erat dengan Jokowi.
Dalam situasi ini, menurut Aribowo, pemberian amnesti bisa dimaknai sebagai langkah lanjutan dari pemerintah untuk menggandeng PDIP. Ada sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo ingin berkompromi dengan PDIP, yang tengah memutus rantai bayang-bayang pengaruh Jokowi.
“Memang ada aspek itu. Upaya untuk menarik masuk ke koalisi memang ada. Ada informasi, PDIP mau gabung ke rezim Prabowo kalau Hasto itu bebas atau diperlakukan khusus oleh pemerintah,” jelasnya.
Pengaruh Jokowi
Ia menyebut manuver ini bisa dibaca sebagai strategi PDIP untuk menetralisir pengaruh Jokowi di tubuh partai. Selain itu, Aribowo mengingatkan bahwa relasi Megawati dan Prabowo bukan hal baru. Mereka pernah dua kali berkoalisi dalam pemilu sebelumnya.
“PDIP kan juga ingin menetralisir pengaruh Jokowi terhadap partai. Suka tidak suka, PDIP terlibat banyak hal hukum di masa lalu ketika Jokowi berkuasa. Makanya salah satu jalannya harus mendekat ke Prabowo,” tandasnya.
Ia meyakini, jika negosiasi politik ini berjalan sesuai skenario, PDIP akan masuk ke dalam koalisi pemerintahan secara resmi. “Ya resmi, pasti resmi. Kalau resmi kan nanti PDIP masuk. Kalau hanya hubungan di balik layar kan dia nggak dapat apa-apa,” katanya.***
