PENCALONAN Anies Baswedan sebagai kandidat gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta tahun 2024 terancam gagal. Menyusul, partai politik yang sebelumnya sudah mendeklarasikan siap mengusung Anies maju menjadi bakal calon gubernur (Cagub) Jakarta disinyalir mulai goyah.

Baik PKS, PKB maupun NasDem, yang awalnya sama-sama mendukung Anies maju, belakangan memberikan isyarat bakal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ketiga partai itu bahkan sudah ambil ancang-ancang untuk meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta 2024.

PKS misalnya, tengah mempertimbangkan opsi untuk bekerjasama dan bergabung dengan KIM Plus. Koalisi parpol yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Gelora, PBB dan PSI ini telah bersepakat bakal mengusung eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan duet Anies Baswedan dan Shohibul Iman (AMAN) yang telah dirancang dan dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 telah kedaluwarsa. Hal itu setelah tenggat waktu pemenuhan kursi dukungan untuk pasangan AMAN agar bisa berkontestasi telah berakhir.

Maklum, PKS dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) tahun 2024 hanya memperoleh 18 kursi DPRD Provinsi Jakarta. Jumlah kursi tersebut masih kurang untuk bisa mengusung calon sendiri. PKS membutuhkan 4 kursi tambahan untuk bisa mengusung calonnya maju di Pilkada Jakarta 2024.

“Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad dan opsi-opsi lainnya,” kata Kholid saat di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).

Kini, Kholid mengungkapkan, partainya mulai menjajaki kemungkinan untuk mengambil opsi kedua lantaran opsi pertama untuk menduetkan Anies dan Shohibul Iman waktunya telah kadaluwarsa. Belum ada dukungan partai politik lain.

“Sekarang kita mendalami komunikasi di opsi yang kedua. Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, dan membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi,” ucapnya.

Kendati begitu, Kholid belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait calon yang akan didukung oleh partai berlambang padi dan bulan sabit itu. “Keputusan untuk berkomunikasi dengan partai lain ini telah masuk dalam pembahasan musyawarah majelis syuro ke-11 PKS,” tuturnya.

Kholid memastikan pihaknya tetap berupaya untuk mendorong kader internal PKS supaya ikut berlaga dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski, terdapat perbedaan pendekatan untuk menjajaki komunikasi dengan KIM.

“Jadi keputusan yang tidak berubah sejak awal adalah karena aspirasi dari mandat warga Jakarta tertinggi itu di PKS, karena kita pemenang Pemilu, maka PKS memutuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur, itu keputusannya,” tegasnya.

Ia pun mengaku tetap optimis dengan tawaran tersebut karena PKS memiliki hubungan yang baik dengan Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kendati pada 14 Februari lalu tidak berada dalam gerbong yang sama.

“Ini adalah dalam proses komunikasi awal. Kita pimpinan PKS bersilaturahim sebagai kawan lama. Sahabat lama yang dulu mengusung (Prabowo pada Pilpres) 2014, (dan) 2019,” kata Kholid.

Gelagat yang sama juga ditunjukkan oleh PKB yang disinyalir bakal mencabut dukungannya untuk Anies. Hal itu terungkap selepas pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Prabowo Subianto.

Cak Imin menyatakan komitmen partainya untuk bersama-sama Gerindra dalam konteks membangun Indonesia. Eks cawapres pendamping Anies ini juga mengungkap pertemuannya dengan Prabowo untuk membahas banyak persoalan negara. Namun, dirinya tak menampik juga terdapat pembahasan soal Pilkada 2024, termasuk Jakarta.

“Ini membahas negara, ini bukan Pilkada saja,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (8/8/2024) malam.

Ketika ditanya soal PKB apakah akan bergabung dalam KIM Plus? Cak Imin enggan memastikan. Dirinya hanya berkelakar, yang terpenting bahwa PKB dan Gerindra siap bersama-sama untuk menyukseskan pembangunan ke depan.

“(Membahas) Pembangunan yang akan datang, yang akan kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB Gerindra siap menyukseskan,” tegasnya.

Di sisi lain, aroma NasDem bakal meninggalkan Anies juga mulai tercium kuat. Partai besutan Surya Paloh itu sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai cagub di Pilkada Jakarta 2024. Namun, NasDem waktu itu belum menyatakan secara resmi siapa yang dipasangkan bersama Anies.

Ditengarai, NasDem enggan menerima nama Sohibul Iman yang disodorkan PKS sebagai bakal cawagub pendamping Anies. Hal itu diduga menjadi salah satu kendala mandeknya komunikasi kedua belah pihak dalam menatap Pilkada Jakarta 2024.

Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choirie (Gus Choi) angkat bicara soal partainya yang disebut-sebut mendapatkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus. Partainya juga disebut-sebut tengah melakukan penjajakan dan berkomunikasi dengan KIM.

“Bau-baunya begitu (ada tawaran gabung KIM Plus). Iya kan? Ya bau aja. Bau. Saya kan nggak melihat, cuma baunya, ada baunya, sudah itu saja. Tapi yang jelas saya tidak melihat, cuma tentu saja saya dengar ya. Sehingga, dari dengar itu lah ini ini kemudian bau ini,” katanya saat di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (7/8/2024) lalu.

Seperti diketahui, PKS adalah partai pemenang Pileg Provinsi Jakarta dengan raihan 18 kursi DPRD Provinsi Jakarta. Sedangkan, PKB memiliki 10 kursi di DPRD Provinsi Jakarta dan NasDem memiliki 11 kursi di DPRD Provinsi Jakarta.

Apabila skenario ketiga parpol koalisi perubahan di Pilpres 2024 tersebut berlabuh ke KIM Plus benar-benar terjadi, maka Anies Baswedan berpotensi akan gagal melenggang. Anies akan benar-benar ditinggalkan sendiri di luar kekuasaan. Terlebih ketiga parpol tersebut menunjukkan sepertinya tidak kuat menjadi oposisi alias berada di luar kekuasaan.

Praktis parpol pemilik kursi DPRD Provinsi Jakarta yang belum menentukan arah dukungan tinggal menyisakan PDIP dengan raihan 15 kursi. Kemudian, Perindo dan PPP yang masing-masing mendapatkan 1 kursi. Jumlah kursi yang tersisa tersebut tidak akan cukup untuk bisa memenuhi syarat mengusung paslon di Pilkada Jakarta 2024.

Reporter: Ubay NA