Gus Tajul mengaku terkejut ketika mengetahui pernyataan tersebut beredar di ruang publik. Padahal, PBNU sama sekali belum melakukan pembahasan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
“PBNU belum pernah membahas soal itu. Jadi pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi,” ujar Gus Tajul, Senin (1/2/2026).
Pengasuh salah satu pondok pesantren di Probolinggo ini menegaskan setiap sikap yang membawa nama besar PBNU seharusnya melalui forum permusyawaratan, baik rapat harian, pleno, maupun forum resmi Syuriyah dan Tanfidziyah. Tata kelola organisasi NU mengedepankan keputusan kolektif, bukan pandangan individual, terutama dalam isu strategis yang bersentuhan dengan forum internasional dan diplomasi global.
Gus Tajul juga mengingatkan publik kerap menganggap setiap pernyataan ketua umum sebagai representasi resmi organisasi. Padahal, tanpa proses musyawarah, sikap tersebut belum tentu mencerminkan kebijakan PBNU.
“Karena itu, komunikasi internal harus diperkuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan warga nahdliyin maupun masyarakat luas,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap peran organisasi keagamaan Indonesia dalam isu perdamaian global. NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, kerap dipandang memiliki posisi strategis dalam diplomasi internasional.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf belum memberikan keterangan resmi terkait respons atas penegasan Katib Syuriyah tersebut.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam organisasi besar seperti NU, keseimbangan antara kepemimpinan personal dan keputusan kolektif merupakan kunci menjaga soliditas, kewibawaan, dan kepercayaan publik.
