Pemerintah Godok Kebijakan PTN Gratis, Anggota Komisi X DPR RI: PTS Juga Perlu Diperhatikan

Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti. (Foto: FPKS)

MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyambut positif rencana kebijakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) gratis yang kini tengah digodok pemerintah. Namun, ia juga menekankan pentingnya perhatian bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar ekosistem pendidikan tinggi sama-sama tumbuh dan berkeadilan.

Menurut Reni, respons dan harapan masyarakat begitu besar terhadap wacana kebijakan tersebut. Publik, kata dia, berharap agar janji Presiden itu tidak sekadar menjadi wacana, melainkan betul-betul menjadi kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa harus menunggu lama.

“Secara umum yang paling banyak adalah punya harapan yang besar dan ini benar-benar terwujud. Dan tugasnya pemerintah, apalagi ketika Presiden sudah menyampaikan, maka tugas dari menteri untuk segera mengkaji dan kemudian menjalankan, mengeksekusi ini,” ujarnya, usai menghadiri Sekolah Politik Perempuan di Amaris Hotel, Surabaya, Sabtu (26/9/2026).

Bagaimana dengan PTS?

Meski begitu, Reni mengingatkan supaya pemerintah tidak hanya memerhatikan PTN, sebab jumlah PTS di tanah air yang juga sangat besar dan turut berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) bangsa.

Sebab itu, ia menekankan bahwa selain mematangkan kebijakan PTN gratis, pemerintah juga perlu memerhatikan perkembangan PTS.

Baca Juga  Resolusi Fraksi PKB DPRD Jatim 2026: Anggaran Pro-Rakyat, Tekan Kemiskinan dan Jaga Lingkungan

“Pertanyaannya lagi adalah bagaimana untuk Perguruan Tinggi Swasta? Nah, itu juga sesuatu yang harus mendapat perhatian dari pemerintah, karena bahwa kuliah gratis, kuliah yang terjangkau itu memang harapan bagi masyarakat,” sorot politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurutnya, jika PTN digratiskan, maka pemerintah juga harus memikirkan skema supaya biaya PTS juga bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Untuk swasta ini juga harus ada skema. Apakah kemudian model bantuan untuk swasta ditingkatkan juga, atau kemudian juga kampus swasta mahasiswanya itu kuota KIP kuliahnya bisa ditingkatkan, atau mungkin ada namanya biaya operasional PTS, jadi setiap bantuan ke swasta itu juga dihitung dari semua mahasiswa yang ada di kampus itu nantinya kayak BOS gitu. Intinya supaya tetap berkeadilan, dan itu memang harus dihitung,” tandas Reni.***

*) Penulis: Ubay NA