
MAKLUMAT — Pemuda Muhammadiyah menyatakan dukungannya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto untuk tetap fokus menjalankan program pembangunan desa. Organisasi ini berharap Yandri tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mengajak semua pihak untuk berorientasi pada kepentingan rakyat. Pembangunan desa harus menjadi prioritas utama. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar manuver politik tanpa arah,” ujar Bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Machhendra Setyo Atmaja, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).
Machhendra menegaskan bahwa berbagai program yang telah dijalankan Yandri sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas demokrasi dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik.
“Kami berharap Pak Menteri tetap fokus menjalankan program-program strategis dan tidak perlu menanggapi isu-isu yang dapat mengganggu visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya kritik dalam sistem demokrasi, tetapi harus berbasis fakta dan disertai dengan solusi. Menurutnya, kritik yang bersifat emosional dan tidak berdasar justru berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan agenda tersendiri.
“Kritik yang membangun harus hadir dengan solusi yang jelas, bukan sekadar ekspresi kemarahan yang tidak berdasar. Penghakiman yang tidak objektif justru bisa menghambat pembangunan,” tegasnya.
Machhendra menambahkan bahwa publik memiliki hak untuk memberikan kritik, tetapi tidak seharusnya menghakimi kinerja seorang pejabat tanpa melihat fakta di lapangan. Ia menilai bahwa selama menjabat sebagai Menteri Desa, Yandri telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu program strategis yang diusung Yandri adalah alokasi 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan. Kebijakan ini dinilai mampu membantu desa-desa mengembangkan sektor pertanian lokal dan mendukung upaya swasembada pangan.
Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian desa. Melalui program ini, desa-desa mampu menciptakan lapangan kerja dan membangun usaha mandiri yang berkelanjutan.
Yandri juga menggagas program Desa Inovasi yang mendorong pemanfaatan teknologi digital. Program ini memungkinkan desa-desa untuk memasarkan produk unggulan mereka secara daring, membuka akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing usaha lokal.
“Pengembangan desa wisata juga menjadi salah satu fokus utama, dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” kata Machhendra.