KOMISI Pemilihan Umum (KPU) merilis sekitar 1,7 juta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terdata dan terdaftar untuk bisa menyalurkan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Mereka tersebar di berbagai negara, dengan berbagai urusan, baik bekerja, pelajar, dan sebagainya.
Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Iran, Syahrul Ramadhan mengatakan, pemerintah Indonesia telah menjamin hak suara WNI di luar negeri, termasuk di Iran. “Alhamdulillah dijamin, sama seperti di Indonesia, ada panitia pemilihannya, ada coklit juga, alhamdulillah saya juga sudah didata,” katanya kepada Maklumat.id, Ahad (9/7/2023).
Dia menjelaskan, prosedur pelaksanaan Pemilu RI di Iran juga sama dengan di Indonesia. “Malah di sini panitia itu cukup inisiatif, mereka mendatangi warga itu satu-satu, ditanya apakah akan memilih di sini atau di Indonesia, karena kan mungkin kalau ada urusan pulang ke Indonesia atau sebagainya,” ceritanya.
Menurut Syahrul, iklim politik Indonesia belum terasa di Iran. “Mungkin karena rata-rata di sini kan mahasiswa, setau saya tidak ada yang partisan partai gitu, jadi untuk kayak perdebatan atau kampanye kandidat gitu belum terasa, tapi kalau untuk di ruang-ruang diskusi teman-teman mahasiswa cukup sering dilakukan, obrolan-obrolan tentang para calon itu cukup sering,” ungkapnya.
Meski demikian, mantan Ketua Umum PW IPM Jawa Timur itu mempertanyakan tidak adanya panitia pengawas (Panwas) pada Pemilu 2024 Indonesia di Iran mendatang. “Yang saya tau katanya karena di Iran WNI-nya cuma sedikit, sekitar 200-300an saja,” ungkapnya.
Dia berpendapat, meskipun jumlah pemilihnya sedikit, seharusnya tetap dibentuk Panwas. Sebab, suara dari para WNI di Iran tentu juga sangat berharga dan menentukan hasil Pemilu 2024 Indonesia. “Kenapa tidak ada Panwas di sini? Apa karena jumlah (WNI) hanya sedikit, cuma 200-300an. Bayangkan jika Pemilu berlangsung ketat dan selisih suara sangat kecil, dan jumlah 200-300 suara itu menentukan, jika tidak diawasi akan rawan kecurangan, meskipun pengawasan bisa dilakukan pengawas partisipatif, tapi tidak bisa sesederhana itu, tetap harus ada Panwas,” tandas Syahrul.
Sementara itu, Wakil Ketua PCIM Amerika Serikat (AS), Nana Firman mengatakan, bahwa iklim politik Indonesia menjelang Pemilu 2024 tidak dirasakannya di AS. Menurut dia, karena di AS juga akan melangsungkan Pemilu di 2024. “Di sini tidak terasa, tidak ada perdebatan obrolan tentang Pemilu Indonesia, mungkin karena hampir berbarengan dengan Pemilu Amerika yang juga 2024,” katanya.
Pemilu AS akan digelar pada 5 November 2024, sedangkan Pemilu Indonesia akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Meski terdapat rentang selisih sekitar sembilan bulan lamanya, menurut Nana ruang publik tetap akan terkonsentrasi dan dipenuhi oleh isu-isu Pemilu AS, sehingga isu-isu atau hal-hal lain tentu akan tenggelam.
Menurut WNI penerima Champions of Change dari White House Washington DC Amerika Serikat tersebut, hal itu juga dipengaruhi oleh banyaknya WNI yang sudah beralih menjadi WNA, sehingga mereka tidak akan mengikuti lagi isu-isu politik Indonesia dan semakin memperkecil jumlah WNI di AS.
“Banyak teman-teman dan sahabat-sahabat saya, orang-orang Indonesia di sini, yang sudah beralih menjadi WNA, jadi ya pasti iklim politiknya atau perdebatan-perdebatannya ya tentu lebih ke Pemilu Amerika. WNI ini cuma sedikit, mungkin serpihan-serpihan saja, jadi isunya tenggelam,” ungkap Nana.
Lebih lanjut, Nana menjelaskan, WNI di luar negeri nantinya hanya memilih Presiden-Wakil Presiden dan DPR RI dari Kepulauan Seribu DKI Jakarta. “Padahal ya mungkin kayaknya DPR RI dari Kepulauan Seribu gak peduli dengan WNI Pendul (Penduduk Luar Negeri),” seloroh Aktivis Senior Green faith International itu.
Menurut Nana, potret Pemilu Indonesia di AS berbeda dengan potret Pemilu Indonesia di Turkiye. “Beda dengan WNI yang di Turkiye saat Pemilu, mereka cukup berpengaruh, karena jumlahnya memang lumayan signifikan, jadi pengaruhnya cukup terasa, perdebatan isu-isunya juga lumayan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
