MAKLUMAT — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menyatakan dukungan sekaligus mengapresiasi langkah Danantara, yang melarang pemberian tantiem dan insentif kinerja bagi komisaris BUMN dan anak usahanya.
Ia menilai, langkah tersebut adalah keputusan yang sangat penting, berani, dan strategis, dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Danantara. Ini adalah kebijakan yang penting untuk mendorong tata kelola BUMN yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada kinerja,” ujar Amin, Selasa (5/8/2025).
Menurut Amin, praktik pemberian tantiem bagi para komisaris BUMN selama ini sering tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Banyak kasus BUMN yang mengalami kerugian, tetapi komisaris tetap menerima insentif.
Bahkan, kata dia, ada laporan keuangan yang dimanipulasi agar tampak mencetak laba hanya untuk membuka ruang pembagian tantiem. “Menurut saya, ini keputusan yang tepat dan bukan sekadar gimik,” tandasnya.
Politisi PKS itu juga menyoroti bahwa jabatan komisaris di banyak BUMN dan anak usaha kerap diisi oleh pejabat publik. Menurut Amin, hal itu membuka peluang konflik kepentingan.
Karena itu, ia menilai kebijakan melarang pemberian tantiem dan insentif bagi para komisaris BUMN dan anak usahanya tersebut, menunjukkan keseriusan Danantara dalam mengelola kekayaan negara secara profesional.
“Langkah ini menunjukkan keseriusan Danantara dalam menjalankan mandatnya sebagai pengelola kekayaan negara secara profesional,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV itu.
Lebih jauh, Amin menyebut langkah tersebut sebagai pintu masuk menuju efisiensi struktural dan budaya akuntabilitas yang lebih kuat di tubuh BUMN. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya efisiensi di semua lini pemerintahan dan lembaga negara.
“Kalau kita ingin BUMN menjadi motor pembangunan dan bukan menjadi beban negara, maka orientasi keuntungan pribadi seperti tantiem tanpa ukuran kinerja yang objektif harus dihentikan,” katanya.
“Ini momentum untuk melakukan reformasi manajemen BUMN secara menyeluruh,” pungkas Amin.
