MAKLUMAT — Kebijakan penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru menunjukkan capaian signifikan pada triwulan pertama 2025.
Sejak peluncuran program yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada 13 Maret lalu, tercatat sebanyak 587.905 guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah telah menerima tunjangan profesi langsung ke rekening masing-masing.
Jumlah tersebut melampaui target awal sekitar 200.000 guru atau setara 40 persen dari total sasaran 1.476.964 guru.
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa penyaluran dilakukan bertahap dan diupayakan terus berlangsung secara efisien dan akuntabel.
“Penyaluran ini adalah bagian dari upaya mempercepat kesejahteraan guru. Kami apresiasi kolaborasi antara guru, pemerintah daerah, dan tim teknis yang berperan dalam pemutakhiran data serta validasi rekening secara cepat,” ujar Nunuk dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).
Sejumlah faktor turut mendorong percepatan penyaluran, di antaranya pemutakhiran data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), verifikasi rekening melalui Info GTK, dan penerbitan Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) oleh pemerintah daerah bagi guru yang datanya valid.
Lima daerah dengan persentase penyaluran tertinggi hingga awal April 2025 adalah Kabupaten Karangasem, Bali (93 persen); Provinsi Papua Selatan (92 persen); Kota Bengkulu (91 persen); Kota Magelang, Jawa Tengah (88 persen); dan Kabupaten Bengkulu Selatan (85 persen).
Selain guru ASN, sebanyak 146.608 guru non-ASN juga telah menerima tunjangan profesi, termasuk 71.166 guru yang memperoleh tunjangan sebesar Rp 2 juta per bulan. Kebijakan ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang diumumkan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024.
Dampak Langsung
Kebijakan tunjangan langsung ke rekening dinilai memberi dampak nyata bagi guru. Proses pencairan yang lebih cepat dinilai memperkuat motivasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tidak lagi harus menunggu pencairan melalui mekanisme birokratis yang panjang.
“Sekarang tunjangan langsung masuk ke rekening. Kami bisa langsung gunakan untuk kebutuhan sekolah dan keluarga,” ujar I Gusti Ayu Lestari, guru SD di Kabupaten Karangasem.
Guru non-ASN dari Papua Selatan, Jamaludin, menyatakan tunjangan yang diterima sangat membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. “Ini bentuk pengakuan terhadap kerja kami di daerah,” ujarnya.
Tantangan dan Penguatan
Meski capaian cukup tinggi, pemerintah tetap mencatat sejumlah tantangan, terutama soal konsistensi pembaruan data dan kecepatan validasi. Pemerintah daerah diminta aktif memfasilitasi proses administrasi agar tidak ada guru yang tertinggal.
“Kami mendorong dinas pendidikan daerah terus meningkatkan koordinasi dan layanan teknis. Penguatan sistem digital berbasis data real-time juga tengah dikembangkan agar proses makin transparan dan adaptif,” tutur Nunuk.
Penyaluran tunjangan langsung ini menjadi bagian dari agenda reformasi pendidikan nasional untuk memperkuat kesejahteraan dan profesionalisme guru. Dengan capaian melampaui target triwulan pertama, pemerintah optimistis skema ini akan berlanjut lebih luas dan berkelanjutan.***
