MAKLUMAT — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bakal menambah jumlah personel polisi hutan (polhut) sebagai upaya untuk mengawasi hutan sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan (forest governance) di Indonesia.
Hal itu ia sampaikan saat menyampaikan sambutan dalam Kajian Ramadan 1447 Hijriah yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Sabtu (21/2/2026).
Ia menyebut, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi lecutan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara total terhadap tata kelola kehutanan di tanah air.
“Bagi saya sebagai menteri baru, (bencana Sumatera) ini adalah lecutan, bahkan tamparan, untuk melakukan perbaikan, evaluasi secara total bahkan mendasar, terhadap praktik-praktik governance atau forest governance, tata kelola kehutanan yang terjadi selama ini,” tandasnya.
Ia lantas menceritakan saat pertama kali menginjakkan kaki di Gedung Manggala Wanabakti, markas Kementerian Kehutanan (Kemenhut), untuk prosesi serah terima jabatan dengan Siti Nurbaya Bakar, yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) pada periode sebelumnya.
Menukil Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Raja Juli menyebut bahwa istilah “tangan” dalam ayat tersebut tidak hanya merujuk pada tangan secara fisik, melainkan juga dapat dimaknai sebagai kekuasaan.
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” QS Ar-Rum 41
“Telah tampak kerusakan di atas bumi, di lautan, karena misuse of the power, kesalahan kekuasaan, kesalahan otoritas, yang mengakibatkan kerusakan itu terjadi,” katanya.
“Oleh karena itu, saya mengimbau kepada diri saya pribadi ketika itu, kepada bapak sekjen, ibu dirjen, direktur, sampai kepala-kepala UPT di seluruh Indonesia, untuk menjaga tangan masing-masing, menjaga otoritas masing-masing, agar paraf, tanda tangan, Permen (Peraturan Menteri), PP (Peraturan Pemerintah) atau bahkan perundang-undangan yang dilahirkan, tidak akan membuat bumi kita semakin buruk keadaannya,” sambung Raja Juli.
Sebab itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut mengaku bahwa bencana yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera memicunya untuk semakin giat membenahi tata kelola kehutanan (forest governance).
Lebih lanjut, Raja Juli menceritakan interaksinya dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Hambalang, usai bencana Sumatera.
“Pak Presiden, kalau saya diharapkan untuk membenahi hutan kita dengan mindset yang sama, dengan kultur yang sama, dan dengan praktik atau pekerjaan yang bersifat rutinitas, maka Ramadan ini sama sekali tidak mungkin terjadi,” kisahnya, menirukan ucapan yang disampaikannya kepada Prabowo kala itu.
“The definition of insanity doing the same thing over and over again, expecting different result.” —Albert Einstein
“Kegilaan itu adalah apabila kita melakukan satu hal yang sama, dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, akan tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu adalah sebuah kegilaan,” kelakar Raja Juli, mengutip pendapat Albert Einstein.
Raja Juli menyebut, kala itu ia menegaskan kepada Prabowo bahwa jika ingin benar-benar memperbaiki forest governance, maka mindset, cara kerja, dan mentalitas harus diubah.
Ia mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang harus dibenahi berkaitan dengan forest governance tersebut. Pertama adalah struktur. Menurutnya, struktur di Kementerian Kehutanan saat ini belum memungkinkan untuk melindungi dan mengawasi seluruh hutan di Indonesia.
“3,5 juta hektare hutan di Aceh, akan tetapi hanya dilindungi, hanya diawasi oleh 64 orang polisi kehutanan (polhut) saja. Bayangkan, 3,5 juta hektare hutan diawasi secara oleh hanya 64 orang, dengan usia yang hampir pensiun. Ini adalah kegilaan, this is an insanity apabila kita teruskan cara seperti ini dan tidak kita ubah,” sorotnya.
Di Sumatera Utara, lanjut Raja Juli, hutannya ada 3 juta hektare, polhutnya juga lumayan dibandingkan dengan Aceh, ada 240 orang, tetapi menurutnya masih jauh dari ideal. Sementara di Sumatera Barat luasan hutannya sebesar 2,3 juta hektare, namun hanya memiliki sebanyak 49 orang polisi hutan.
“Kami memiliki otoritas untuk mengamankan hutan seluas 125 juta hektare di Indonesia. 125 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, tetapi jumlah polhutnya (total) hanya 4.800 orang. Artinya apa? Bagaimana mungkin kita bisa mengawasi terjadinya illegal logging, penanaman sawit ilegal di kawasan hutan, perburuan satwa liar, dan lain sebagainya dengan kekuatan sumber daya manusia yang sangat terbatas,” tandasnya.
Menurut Raja Juli, proporsi ideal polisi hutan dan luasan arean yang diawasi adalah 1:2.500. Artinya, setiap satu orang ranger akan meng-cover sekitar 2.500 hektare.
“Saya usulkan (ke Prabowo) minimum kita tambah, kalau bisa 5.000 hektare diawasi oleh satu orang polisi hutan. Jadi saya membutuhkan 20 ribu tambahan polisi hutan yang relatif bisa mengawasi hutan kita dengan lebih baik. Seketika Pak Presiden setuju, alhamdulillah,” ucapnya.
Namun, beberapa waktu lalu saat ia mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke London, Inggris, sosok mantan Danjen Kopassus itu sempat kembali menanyakan berapa komposisi ideal aparat untuk menjaga menjaga hutan-hutan tanah air kepada Raja Juli.
“Kali ini saya katakan 1:2.500 pak, tapi Pak Presiden mengatakan bagaimana kalau kita lebih ideal ketimbang dunia internasional, 1:2.000. Artinya, saya katakan, saya hitung menggunakan handphone ketika itu, (berarti) kita membutuhkan 70 ribu tambahan polhut Pak Presiden. Beliau bilang, lakukan laksanakan!” terangnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP IPM periode 2000-2002 itu menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah memroses upaya penambahan personel polhut tersebut, termasuk bagaimana koordinasi dengan Kementerian PanRB, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Keuangan.
