MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara daring pada Senin (9/6/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 54 partisipan dari 14 provinsi, mulai dari Sumatera Barat hingga Banten, dalam upaya mengevaluasi capaian program dan merumuskan strategi perjuangan ke depan.
Ketua PP Muhammadiyah, Dr Busyro Muqoddas SH MHum, dalam pengantarnya menegaskan pentingnya memperkuat literasi dan narasi atas merosotnya etika kenegaraan. “Diam terhadap ketidakadilan adalah sebuah bentuk dari kejahatan,” tegas mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, dalam keterangan yang diterima Maklumat.ID, Rabu (11/6/2025).
Busyro juga mendorong LHKP untuk berpihak pada kelompok dhuafa dan mustadh’afin melalui pendampingan kasus-kasus seperti proyek strategis nasional (PSN), serta membangun kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi sebagai bentuk ikhtiar spiritualitas dan aksi nyata khas Muhammadiyah.
Evaluasi Kritis atas Program dan Tantangan
Rakornas ini juga sekaligus menelaah kembali capaian LHKP sejak Maret 2023, termasuk koordinasi internal dan regional, pelaksanaan PIKNAS 2024, serta pendampingan kasus strategis seperti konflik agraria di Rempang dan Pakel, penolakan tambang di Wadas, hingga pembangunan kawasan PIK 2.
Meski telah membentuk LHKP di 34 dari 38 provinsi dan 189 di tingkat daerah, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah keterbatasan perhatian terhadap isu-isu kebijakan publik di level daerah. Rakornas menyoroti persepsi negatif terhadap politik yang masih dianggap ‘kotor’ dan harus dihindari, padahal keterlibatan politik dinilai penting dalam perjuangan sosial Muhammadiyah.
Kaderisasi Politik dan Penguatan Advokasi
LHKP berkomitmen memperkuat struktur organisasinya agar hadir di seluruh provinsi. Fokus strategis yang diusulkan antara lain melalui pemetaan kandidat potensial menuju Pemilu 2029, penyusunan policy paper, dan penyelenggaraan Sekolah Kepemimpinan Nasional.
Selain itu, LHKP juga akan menerbitkan buku Profil Legislator Muhammadiyah sebagai referensi strategis bagi pimpinan wilayah dan daerah. Kolaborasi dengan NGO (Non-Government Organization), perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil juga akan ditingkatkan, guna memperdalam kajian ketimpangan struktural seperti dampak pertambangan dan PSN.
Tak hanya itu, LHKP juga berupaya memperluas keterlibatan dalam advokasi kebijakan publik, melampaui siklus politik Pilkada. Pendampingan terhadap warga terdampak di Rempang, Wadas, dan PIK 2 menjadi prioritas, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Majelis Hukum dan HAM (MHH) serta LBHAP Muhammadiyah.
Sinergi Wilayah dan Pusat
Rakornas tersebut juga menyoroti inisiatif dari berbagai wilayah. Sumatera Barat, misalnya, berhasil merekomendasikan calon legislatif dan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.
Kendala pendanaan dan koordinasi juga diangkat sebagai isu penting yang memerlukan konsolidasi internal dan penguatan jejaring. Dengan semangat jihad konstitusi dan keberpihakan pada rakyat, LHKP Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat di Indonesia.