MAKLUMAT – Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Muhammad Sholihin Fanani, menyampaikan sejumlah pesan penting kepada Presiden baru, Prabowo Subianto, yang akan segera dilantik, Ahad (20/10/2024).
Menurutnya, pemimpin baru tersebut harus bekerja lebih keras dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa saat ini. mulai dari masalah sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum yang semakin kompleks.
“Presiden terpilih harus bekerja tanpa kenal lelah untuk memulihkan keadaan,” ujarnya kepada Maklumat.ID, Sabtu (19/10/2024).
“Tantangan yang ada saat ini jauh lebih berat daripada sebelumnya, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun hukum,” lanjut Sholihin.
Fokus Tunaikan Janji Kampanye
Muballigh Muhammadiyah itu juga menekankan pentingnya fokus pada program-program pemerintah yang telah mereka janjikan selama kampanye.
Menurut dia, kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika presiden berkomitmen untuk merealisasikan janji-janji tersebut.
“Realisasi program adalah kunci agar kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin baik,” tandasnya.
Terkait pembentukan kabinet, Sholihin Fanani mengingatkan agar pemilihan menteri betul-betul berdasarkan profesionalisme dan keahlian di bidang masing-masing, bukan karena pesanan maupun tekanan politik.
“Jangan memilih menteri berdasarkan pesanan politik. Ingat, biaya Pemilu sangat besar, dan itu harus betul-betul bermanfaat untuk kepentingan bangsa, bukan jadi ajang bagi-bagi kekuasaan,” tegasnya.
Terkait kabinet tersebut, Prabowo sendiri telah memanggil puluhan nama yang menurut kabar bakal mengisi pos menteri, wakil menteri, maupun kepala badan.
Meski begitu, Prabowo belum mengumumkan secara resmi siapa saja nama-nama yang bakal benar-benar ia bawa untuk duduk di kabinet pemerintahannya ke depan.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Lebih lanjut, Sholihin juga menyoroti penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi salah satu harapan utama.
Dia menegaskan, hukum harus betul-betul menjadi panglima, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Indonesia adalah negara hukum, dan hukum harus menjadi sesuatu yang berwibawa,” tegasnya.
Sholihin berharap, kepemimpinan Presiden baru akan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera, setara dengan negara-negara maju lainnya.
Dengan sumber daya manusia dan alam yang melimpah, ia meyakini bahwa Indonesia memiliki instrumen yang kuat untuk mencapai kemajuan tersebut.
Dalam hal pemberantasan korupsi, Sholihin meminta adanya kebijakan, tindakan, dan langkah-langkah serius.
“Korupsi adalah sumber kemiskinan dan kerusakan bangsa. Undang-undang perampasan aset koruptor harus segera disahkan jika kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,” pintanya.
Optimalisasi Peran Lembaga Negara
Terakhir, Sholihin menekankan optimalisasi dan pemberdayaan lembaga-lembaga negara untuk memajukan bangsa, bukan malah memenuhi kepentingan penguasa.
Menurut Sholihin, jika lembaga-lembaga tersebut bisa berdaya dengan baik, Indonesia akan memiliki fondasi kuat untuk mencapai kemakmuran yang berkelanjutan.
“Mereka (lembaga-lembaga negara) harus diberdayakan dengan sebaik-baiknya dan jangan dijadikan sebagai instrumen untuk memenuhi keinginan penguasa,” pungkasnya.
