MAKLUMAT — Indonesia Emas 2045 menjanjikan sebuah abad kemerdekaan yang gemilang. Di atas kertas, negeri ini hendak menjadi negara maju dengan manusia unggul dan ekonomi berdaya saing. Cita-cita itu pantas diperjuangkan. Namun, saya sulit menyambutnya hanya dengan tepuk tangan. Ada jarak antara gambaran Indonesia pada 2045 dan kenyataan yang kini kita hadapi pada 2026.
Pesimisme penulis bukan penolakan terhadap kemajuan. Justru karena berharap Indonesia berhasil, saya merasa kita perlu berani bertanya: emas macam apa yang hendak diwariskan apabila lingkungan rusak, kepercayaan publik terkikis, dan generasi muda belum dibekali karakter untuk memikul tanggung jawab bersama?
Api Kalimantan dan Pembangunan yang Belum Menyelamatkan
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi contoh paling dekat. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 202.004,30 hektare lahan terbakar sepanjang Januari-Juli 2026, naik 69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka itu bukan sekadar statistik ekologis. Di baliknya ada kesehatan, penghidupan, dan rasa aman warga yang dipertaruhkan.
Hingga memasuki Oktober, ancaman itu belum berlalu. Kementerian Kehutanan pada 11 Oktober melaporkan 793 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional berdasarkan pemantauan 10 Oktober. Kalimantan Tengah menyumbang 288 titik, meningkat dari 122 sehari sebelumnya. Titik panas memang tidak selalu berarti kebakaran, tetapi kenaikannya menuntut pemeriksaan dan tindakan cepat.
Di Sampit, Kotawaringin Timur, kebakaran lahan pada 16 September diduga merembet ke dua rumah warga hingga membakar bagian dapur dan plafon bangunan. Tidak ada korban jiwa, tetapi peristiwa itu menunjukkan betapa mudah ancaman ekologis berubah menjadi kehilangan ruang hidup.
Pada 10 Oktober, api di Kotawaringin Hulu, Kotawaringin Barat, kembali dilaporkan menyala dan dikhawatirkan bergerak ke permukiman. Bahkan, laporan BPBD Kalimantan Timur untuk 11 Oktober masih mencatat sembilan titik api dan kegiatan pemadaman seluas 10,41 hektare. Maka, mengatakan persoalan karhutla telah selesai jelas terlalu dini.
Di sisi lain, kita gemar memamerkan kemegahan pembangunan. Padahal, Logistics Performance Index Bank Dunia 2023 menempatkan Indonesia di peringkat ke-61 dari 139 negara, tertinggal dari Malaysia di posisi ke-26.
Penulis pernah melihat “sindiran” teman asal Malaysia melalui status WhatsApp, termasuk perbandingan Sirkuit Mandalika dan Sepang, serta kegaduhan sepak bola. Tentu satu pengalaman tidak mewakili sikap seluruh bangsa tetangga.
Namun, alih-alih sibuk membalas ejekan, mengapa kita tidak memperbaiki hal yang substantif? Sepang memiliki pengalaman panjang sejak 1999, sedangkan Mandalika baru menggelar MotoGP pada 2022. Kebanggaan harus disertai kesediaan belajar.
Tragedi Kanjuruhan yang merenggut 135 nyawa juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan olahraga terutama harus diukur dari keselamatan manusia, bukan kemegahan fasilitas.
Retaknya Kepercayaan dan Pendidikan yang Tertinggal
Persoalan lain tumbuh dari cara kita mengelola perbedaan. Perdebatan tentang kapasitas keilmuan Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani kembali mencuat. NU Online pada September 2026 membahas pandangan-pandangan kritis terhadapnya, sedangkan Muhammadiyah pada 10 Oktober menawarkan sikap proporsional: menghargai kontribusi ulama tanpa menghapus ruang pengujian ilmiah.
Perbedaan argumentasi semestinya memperkaya khazanah Islam, bukan membuat kita saling meniadakan. Ukhuwah Islamiyah tidak menuntut keseragaman pendapat, tetapi membutuhkan kerendahan hati ketika menguji kebenaran.
Dalam politik, polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyita perhatian.
UGM dan pemeriksaan forensik Polri telah menegaskan keaslian ijazah Jokowi. Sementara itu, dalam putusan 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan tentang dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan setingkat SLTA, tetapi tidak mengabulkan permohonan pembatalan kedudukannya.
Dua perkara berbeda ini bukan alasan untuk menyimpulkan pemalsuan; keduanya justru memperlihatkan kebutuhan akan transparansi dan penjelasan kelembagaan yang dapat dipercaya.
Sekolah pun belum sepenuhnya menjadi ruang aman. FSGI mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-September 2026, dengan 60 persen berupa kekerasan seksual.
Hasil PISA 2022 menunjukkan baru 18 persen siswa Indonesia mencapai kompetensi minimum matematika dan 25 persen mencapai kompetensi minimum membaca. Bagaimana mengharapkan generasi unggul apabila ruang belajar belum aman sekaligus belum cukup kuat membentuk daya pikir?
Dari Generasi Cerdas Menuju Bangsa yang Bergotong Royong
Kecerdasan buatan memungkinkan mahasiswa mengakses pengetahuan tanpa menunggu ruang kelas. Namun, kecakapan mencari jawaban tidak sama dengan keberanian menghadapi persoalan manusia.
Teknologi dapat menyajikan teori kemiskinan, tetapi tidak menggantikan pengalaman mendengar kesulitan warga. Ia dapat menjelaskan kepemimpinan, tetapi tidak melatih seseorang bertanggung jawab atas keputusan bersama.
Kegelisahan itu bertemu dengan data Indeks Pembangunan Pemuda: skor partisipasi dan kepemimpinan pada 2024 baru 48,24, terendah di antara domain pembangunan pemuda.
Angka tersebut tidak membuktikan AI sebagai penyebab melemahnya organisasi mahasiswa. Tetapi ia memberi alasan untuk memperkuat ruang pengabdian, organisasi, dan pendidikan karakter yang sungguh relevan dengan kehidupan.
Di titik inilah saya percaya jalan menuju 2045 mensyaratkan simbiosis mutualisme antara birokrasi dan rakyat yang berintegritas.
Pemerintah wajib menyediakan kebijakan yang konsisten, anggaran yang dapat diawasi, penegakan hukum yang adil, dan pelayanan yang hadir sebelum krisis membesar. Rakyat harus mengawasi dengan data, mematuhi aturan, menolak korupsi serta pembakaran lahan, dan ikut merawat solusi melalui organisasi serta kerja sosial.
Keduanya bukan dua pihak yang saling menunggu.
Dalam karhutla, pemerintah bertanggung jawab memperkuat perlindungan gambut, pengawasan konsesi, peringatan dini, dan pemadaman. Warga menjadi mitra pelapor dan penjaga lingkungan, tanpa dibebani menggantikan kewajiban negara.
Di pendidikan, negara menjamin mutu dan keselamatan, sementara keluarga, kampus, dan organisasi menumbuhkan empati, keberanian, serta integritas.
Gotong royong bukan slogan yang ditempel di spanduk. Ia harus menjadi kesamaan tujuan, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan keberanian saling mengoreksi. Integritas membuat birokrasi layak dipercaya; partisipasi membuat rakyat bukan sekadar penonton pembangunan.
Masih ada 19 tahun menuju 2045. Saya ingin optimisme itu beralasan, bukan diwariskan sebagai retorika.
Untuk hari ini, saya tetap pesimistis pada cara kita bekerja, bukan pada kemampuan bangsa ini untuk berubah.
Indonesia Emas hanya mungkin lahir ketika kita berhenti berlomba merayakan masa depan dan mulai bergotong royong menyelesaikan persoalan hari ini.***
*) Penulis: Akhmad Hasbul Wafi
Anggota Bidang KDI PW IPM Jawa Timur
