MAKLUMAT – Jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi. Berdasarkan data BPS per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 3,61 persen atau sekitar 894,5 ribu orang. Angka ini memang menurun dibanding Agustus 2024 sebesar 4,19 persen, namun Jawa Timur tetap menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong evaluasi serius terhadap efektivitas program Millenium Job Centre (MJC). Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, menilai program yang digadang-gadang sebagai solusi penyerapan tenaga kerja itu belum mampu menjawab tantangan secara fundamental.
“Program MJC lebih menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek untuk pengembangan UMKM. Namun, sektor riil seperti pertanian dan manufaktur yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, masih kurang disentuh,” tegas Renny, Sabtu (20/9/2025).
Selain itu, Renny menyebut jangkauan MJC masih terbatas. Peserta program mayoritas berasal dari kalangan muda perkotaan yang memiliki akses internet dan perangkat memadai. Sementara pemuda desa, lulusan SMK, dan korban PHK jarang tersentuh. “Kalau tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok, bukan solusi menyeluruh bagi pengangguran di Jatim,” imbuh anggota Komisi E DPRD itu.
Renny menekankan pentingnya integrasi MJC dengan roadmap ketenagakerjaan nasional. Sinkronisasi program diyakini bisa memperbesar peluang kerja dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan program MJC direorientasi untuk menyasar sektor riil, memperluas akses bagi korban PHK, serta memastikan investasi yang masuk mampu menyerap tenaga kerja lokal.
“Pelatihan saja tidak cukup. Anak muda dan korban PHK harus punya peluang nyata bekerja di Jawa Timur. Itu baru efektif,” pungkas politisi dari dapil Kediri Raya tersebut.***
Comments