MAKLUMAT– Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memastikan kesiapan teknologi serta keamanan siber secara matang sebelum menerapkan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) dalam Pemilu.
Pernyataan tersebut disampaikan Kholid saat memberikan keterangan di Kantor DPP PKS, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026). Ia menilai, penerapan teknologi memang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, jika infrastruktur dan sistem keamanan teknis belum siap, kebijakan ini justru berpotensi menjadi blunder politik yang memicu kekacauan baru.
Kholid menyinggung pengalaman penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada pemilu sebelumnya yang dipenuhi berbagai kendala teknis. Menurutnya, kegagalan Sirekap menjadi pelajaran berharga karena menyebabkan perdebatan publik hingga akhirnya proses penghitungan suara harus kembali dilakukan secara manual.
“Cyber security kita bagus enggak? Jangan sampai seperti dulu waktu Sirekap bermasalah. Akhirnya kita berantem gara-gara Sirekap karena teknologi kita tidak siap,” ujar Kholid.
Oleh karena itu, tegas dia, PKS mendesak agar rencana pengenalan e-voting dikaji menyeluruh dari aspek infrastruktur, keandalan sistem, hingga proteksi data digital agar tidak menimbulkan celah masalah baru bagi kualitas demokrasi Indonesia.
