MAKLUMAT — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, bersama jajaran pimpinan partai bertemu dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Selasa sore (29/7/2025). Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi strategis untuk membahas berbagai isu kebangsaan yang mendesak.
Almuzzammil menyampaikan bahwa rombongan PKS datang dalam formasi lengkap. Turut hadir Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid, Bendahara Umum Noerhadi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, serta Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopyan.
“Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman jurnalis yang hadir pada kesempatan sore hari ini,” ujar Almuzzammil dalam keterangannya usai pertemuan.
Menurut Almuzzammil, salah satu pokok pembahasan utama adalah penguatan demokrasi di Indonesia. Ia menilai perlu ada langkah konkret untuk menjaga kualitas demokrasi agar tetap sehat dan tidak berbiaya tinggi.
“Kami berbincang dengan Presiden Prabowo tentang bagaimana ke depan kita bisa memelihara demokrasi yang sehat, tidak berbiaya tinggi, dan mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar diharapkan masyarakat,” jelasnya.
Isu korupsi pun masuk dalam agenda pembicaraan. PKS dan Presiden RI, kata Almuzzammil, sama-sama memandang pentingnya upaya serius dalam memerangi praktik money politics dan korupsi yang mengakar dalam sistem politik Indonesia.
Mereka juga menyinggung penguatan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Menurut Almuzzammil, pemanfaatan kekayaan alam harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.
“Kami berbicara tentang pentingnya kekayaan alam Indonesia. Bumi, air, dan seluruh sumber daya di dalamnya betul-betul digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah komitmen besar Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Diskusi berlanjut ke ranah ekonomi. PKS mendorong perlunya penyusunan regulasi yang mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan sumber daya sebagai pondasi sistem ekonomi nasional. Almuzzammil menyebut agenda ini akan terus didalami melalui instrumen legislatif yang ada.
Pertemuan juga menyentuh isu global, terutama soal konflik Palestina. Almuzzammil menilai Indonesia harus berperan lebih aktif di kancah internasional, mengingat statusnya sebagai negara Muslim terbesar di dunia.
“Kami membahas tentang posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pentingnya Indonesia berperan lebih aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk mendorong Indonesia untuk bisa menjadi Sekjen atau setidaknya Wakil Sekjen OKI,” terangnya.
Almuzzammil menyebut pertemuan tersebut juga menjadi ajang perkenalan kepengurusan baru PKS kepada Presiden. Namun ia menegaskan bahwa substansi diskusi jauh dari sekadar urusan kepartaian.
“Semua isu besar ini akan terus kami dalami melalui bidang-bidang kajian masing-masing partai dan fraksi di DPR. Selanjutnya akan dibahas secara lebih intensif di parlemen,” tandasnya.
