MAKLUMAT — Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, menegaskan hal itu harus disikapi pemerintah dengan mengkaji ulang serta melakukan evaluasi mendalam.
“Memang hampir mayoritas PSN itu bermasalah, hampir ya, untuk tidak mengatakan semua. Ini tentu harus dievaluasi oleh pemerintah untuk kemudian bahkan dibatalkan,” ujarnya kepada reporter Maklumat.ID.
Ridho menambahkan, penolakan tersebut menunjukkan adanya problem pada proses pelaksanaannya. Pertama, tidak ada pelibatan publik secara luas. Kedua, warga setempat menjadi pihak yang dirugikan. Ketiga, ada aspek HAM yang dipinggirkan dalam upaya merealisasikan PSN tersebut.
“Banyak PSN di berbagai daerah yang bermasalah, dan hampir semuanya tidak melibatkan publik secara luas. Warga sekitar kerap menjadi pihak yang paling dirugikan,” kata Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.
Ridho juga menyayangkan minimnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum proyek tersebut berjalan. “AMDAL sering kali cuma dijadikan formalitas belaka dan disusun di tahap akhir, padahal seharusnya menjadi dasar utama sebelum proyek dimulai,” sorotnya.
Problem pada proses AMDAL ini dinilai akan berdampak negatif terhadap ekosistem dan lingkungan. Jika prosesnya seperti itu, kata Ridho, maka proyek semacam ini sangat berpotensi akan mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir.
Di sisi lain, regulasi juga turut disoroti Ridho karena dinilai memberikan keleluasaan bagi investor tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. “Lagi-lagi di UU Omnibus Law Cipta Kerja. Lagi-lagi itu pesanan pemodal yang ugal-ugalan untuk pengesahannya,” tandasnya.
PP Muhammadiyah Terima Kunjungan FM3
Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga telah menerima kunjungan rombongan nelayan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) pada 23 Januari 2025 lalu di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta. Mereka pertemuan itu, FM3 menegaskan penolakannya terhadap PSN SWL.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengaku siap membantu para nelayan maupun warga lainnya yang merasa dirugikan atas hadirnya proyek tersebut. Hal itu, kata dia, adalah sebagai pengejawantahan atas kesadaran beragama dan berbangsa, yang berkesesuaian dengan amanat Persyarikatan.
“Hal ini wujud kesadaran agama dan berbangsa sekaligus. Kami selalu berupaya ta’awun dengan lintas organisasi. Kami sudah terima banyak laporan, setidaknya ada ratusan laporan keluhan PSN masuk,” tandasnya.
Meski begitu, Busyro mengingatkan bahwa proyek-proyek tersebut dilindungi oleh payung sebagai PSN, sehingga menurutnya proses yang harus dihadapi tidak sederhana. Namun, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menegaskan kesiapannya untuk membantu dan berjuang bersama FM3.
___
Penulis: Habib Muzaki | Editor: Ubay NA
