MAKLUMAT – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Priyatno menilai politik transaksional yang mencuat menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) berpotensi merusak marwah organisasi.
Adi meminta seluruh pihak menjaga proses pemilihan kepemimpinan NU agar tidak dipengaruhi politik uang, pembagian fasilitas, maupun kepentingan kekuasaan. NU memiliki posisi berbeda dengan organisasi politik karena selama ini dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang menjunjung moralitas dan keteladanan para kiai.
“NU itu milik kita bersama, harus dihindarkan dari urusan politik transaksional,” kata Adi dalam diskusi Menyoal Politik Transaksional di Muktamar NU di kanal YouTube Padasuka TV, Selasa (18/8/2026).
Adi menilai isu transaksi politik menjadi persoalan serius jika benar terjadi dalam proses menuju Muktamar ke-35 NU. Sebab, praktik tersebut tidak hanya menyangkut perebutan posisi kepemimpinan, tetapi juga menyentuh kredibilitas dan nilai yang selama ini melekat pada NU.
Menurut dia, politik uang memang identik dengan kontestasi politik praktis. Namun, jika pola serupa masuk ke organisasi sosial keagamaan, dampaknya bisa jauh lebih besar terhadap kepercayaan warga.
“Kalau isu money politics terjadi di partai politik, publik menganggap itu hal biasa. Tapi kalau terjadi di organisasi sosial keagamaan terbesar, ini tentu sangat ironis,” ujarnya.
Adi mengingatkan NU agar tidak kehilangan arah perjuangan akibat kepentingan kekuasaan. Jika orientasi kekuasaan dan transaksi politik justru semakin dominan, menurutnya, NU akan menghadapi persoalan serius dalam menjaga khittah organisasi.
Ia juga menyoroti sikap Rais Syuriyah PBNU Prof KH Abdul A’la yang sebelumnya mengajak Nahdliyin melakukan shalat istikharah untuk menyelamatkan organisasi dari cengkeraman politik transaksional.
Bagi Adi, sikap tersebut menunjukkan bahwa isu yang berkembang menjelang Muktamar ke-35 NU perlu mendapatkan perhatian serius.
“Kalau kiai sekelas Prof Abdul A’la sampai speak up secara terbuka, pasti ada sesuatu terkait fenomena transaksi politik uang menjelang muktamar ini,” katanya.
Meski demikian, Adi berharap isu politik transaksional tersebut hanya sebatas kabar yang belum terbukti. Ia tidak ingin dugaan tersebut berkembang menjadi fakta yang mencoreng nama besar NU.
Sebagai organisasi keumatan, Adi mendorong NU tetap konsisten menjalankan khittah perjuangan, termasuk mendampingi masyarakat lemah atau kaum mustad’afin.
Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif melihat dinamika politik dalam pemilihan kepengurusan NU bukan fenomena baru. Perubahan mulai terasa sejak era reformasi ketika semakin banyak kader NU masuk ke partai politik, birokrasi, dan dunia usaha.
Samsul mengatakan pengaruh tersebut tidak hanya terjadi di tingkat PBNU. Dinamika serupa juga dapat ditemukan di tingkat PWNU, PCNU, hingga MWCNU di sejumlah daerah. Masuknya kader NU ke dunia politik membuat kepentingan elektoral ikut bersinggungan dengan aktivitas organisasi.
“Kepentingannya jelas elektoral untuk penguatan partai, bisa jadi untuk mendulang suara,” ujar Samsul.
Ia menyebut kedekatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan NU juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika tersebut. Interaksi antara kepentingan politik dan struktur organisasi NU pada akhirnya dapat memengaruhi proses pemilihan kepengurusan.
Selain politisi, Samsul menyoroti keterlibatan birokrat. Ia menyebut terdapat birokrat yang sebelumnya tidak terlalu aktif di NU, tetapi kemudian masuk ke dalam struktur organisasi karena adanya kepentingan tertentu, termasuk akses terhadap hibah.
“Tidak sedikit para birokrat ramai menjadi ketua NU, padahal tidak punya rekam jejak di NU tetapi tiba-tiba jadi ketua NU,” sesalnya.
Sedangkan faktor lainnya adalah pengusaha. Samsul menyebut pengusaha kerap dipandang sebagai pihak yang memiliki kemampuan finansial untuk menopang kegiatan organisasi.
Dalam konteks tersebut, keberadaan pengusaha dapat memberikan dukungan terhadap aktivitas NU. Namun, menurut Samsul, kondisi itu juga berpotensi memengaruhi dinamika pemilihan jika dukungan finansial berubah menjadi kepentingan transaksional.
“Itu sedikit banyak memengaruhi apa yang disebut politik transaksional,” tandasnya.
