MAKLUMAT — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Muhammad Haris, menyerukan langkah konkret untuk mengatasi maraknya kecurangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang merugikan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap SPBU yang menjual bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah atau melakukan manipulasi.

Seruan ini muncul setelah berbagai laporan terkait kendaraan mogok akibat BBM tercampur air dan kerusakan mesin akibat buruknya kualitas bahan bakar. Salah satu kasus terbaru di Bekasi mengungkap adanya BBM tercampur air, yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

“SPBU nakal bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi nasional. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan setiap SPBU beroperasi sesuai aturan,” tegas Haris.

Komitmen dan Langkah Serius

Haris menyoroti berbagai modus kecurangan, mulai dari manipulasi takaran dispenser hingga pengenceran BBM. Menurut Haris, permasalahan ini membutuhkan langkah serius dan strategis agar ke depan tidak terulang kembali.

Sebab itu, Haris menekankan setidaknya tiga langkah utama harus dilakukan, yakni pengawasan yang ketat di mana pemerintah harus memperketat pengawasan operasional SPBU, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kecurangan dengan hukuman atau sanksi yang bisa memberikan efek jera, serta perlindungan terhadap konsumen yang harus diperhatikan dengan serius dan diperkuat.

Politisi PKS itu menegaskan komitmen untuk terus memantau distribusi BBM di wilayahnya. Ia juga akan mendorong dialog bersama pemerintah dan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM berjalan transparan dan sesuai standar.

“Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Distribusi dan kualitasnya harus dijamin. Saya akan terus mengawal agar masyarakat mendapatkan hak mereka atas energi yang bersih dan adil,” pungkas Haris.