MAKLUMAT – Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan pengelolaan sampah nasional sebagai langkah konkret dalam menangani permasalahan sampah yang semakin kompleks. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa satgas ini akan fokus pada penguatan infrastruktur serta penerapan kebijakan berbasis teknologi guna mengatasi permasalahan sampah dari hulu hingga hilir.
AHY menyampaikan bahwa permasalahan sampah di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi perhatian dan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah tidak boleh tinggal diam terhadap keluhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang belum optimal.
“Tentu kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kita masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota, kabupaten seluruh Indonesia. Masyarakat kita juga banyak sekali yang sudah mengeluhkan permasalahan ini dan tentu kita tidak boleh diam,” ujar AHY.
Rapat terbatas ini, menurut AHY, merupakan langkah strategis dalam menangani permasalahan sampah yang makin kompleks. Salah satu fokus utama pemerintah adalah membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat sejak dini melalui pendidikan dan sosialisasi di sekolah-sekolah.
“Tentunya kita harus menghadirkan kesadaran dan kepedulian secara nasional. Pertama itu yang harus dibangun. Oleh karenanya, pendidikan dan sosialisasi, termasuk di sekolah-sekolah kita, dari mulai kecil sampai dengan dewasa, harus ditanamkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah itu sendiri,” lanjutnya.
Pemanfaatan Teknologi untuk Pengelolaan Sampah
Selain membangun kesadaran masyarakat, pemerintah juga akan fokus pada penerapan teknologi dan penguatan infrastruktur dalam menangani sampah dari hulu hingga hilir. AHY menyoroti kondisi sejumlah tempat pembuangan sampah yang sudah penuh serta dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Disinilah harus hadir beberapa terobosan, termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Dari mulai sumbernya rumah tangga, industri, sentra-sentra komersial, dan semua yang memproduksi sampah,” jelas AHY.
Dengan pemanfaatan teknologi modern, AHY berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif, mulai dari tempat pembuangan sampah terpadu (TSPT) hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).
“Sampah diharapkan bisa dihancurkan, kemudian juga sebagian bisa ditimbun, tetapi selebihnya benar-benar kita fokus pada recycle, dikembalikan kepada produser untuk bisa diproduksi komunitas tertentu, tapi juga pembakaran tadi bisa kemudian diubah menjadi listrik,” tambahnya.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Sebagai langkah konkret, AHY mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan satuan tugas percepatan pengelolaan sampah nasional yang akan berfokus pada infrastruktur serta penerapan kebijakan berbasis teknologi. Dalam hal ini, pemerintah pusat akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini secara terintegrasi.
“Kita ingin menghadirkan kebijakan yang komprehensif terintegrasi. Yang menjadi ujung tombak sebetulnya pada pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat akan hadir dengan kebijakan dan bersama-sama,” ungkap AHY.
Sebagai bagian dari upaya nasional, pemerintah juga akan menghadirkan gerakan nasional Indonesia bersih dari sampah. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan.
“Sekali lagi, bukan hanya infrastrukturnya, bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat ini bisa terus kita bangun bersama-sama,” tandasnya.***
