MAKLUMAT — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Arahan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025, sekaligus meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Kita harus hemat dan mengurangi kebocoran anggaran. Saya bertekad memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Prabowo seperti dilansir laman Sekretariat Presiden.
Presiden meminta seluruh jajaran pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah untuk memanfaatkan anggaran secara efisien.
“Saya mengajak semua pihak untuk memangkas pengeluaran seremoni, seminar, atau kajian yang berlebihan. Saat ini, kita harus langsung menyelesaikan masalah yang ada,” tegasnya.
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Utama
Dalam pidatonya, Prabowo menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pemerintah. Ia menekankan pentingnya negara memastikan kebutuhan pangan rakyat terpenuhi.
“Tidak ada negara yang aman tanpa kemampuan menjamin pangan bagi rakyatnya. Karena itu, ketahanan pangan menjadi prioritas utama,” ucapnya.
Presiden mendorong pengembangan lumbung pangan hingga tingkat desa sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan. Ia menyebut tradisi lumbung desa sebagai kearifan lokal yang telah diwariskan nenek moyang bangsa Indonesia.
“Lumbung desa adalah tradisi yang telah ada ribuan tahun. Hampir setiap suku dan daerah di Nusantara memiliki lumbung pangan sebagai bagian dari budaya,” ungkapnya.
Dorong Swasembada Energi
Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menyoroti pentingnya swasembada energi. Menurutnya, Indonesia bersama Brazil dan Kongo memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi.
“Kita harus memanfaatkan karunia ini dengan bijak. Jangan lengah, jangan malas, dan hindari kebiasaan tidak produktif,” ujarnya.
Dalam acara ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut mendampingi Presiden.
