MAKLUMAT — Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 [PDF] yang menjadi acuan terbaru dalam pelantikan kepala daerah. Aturan ini mencakup gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
Berdasarkan salinan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah. Aturan baru ini ditetapkan pada 11 Februari 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.
Pelantikan Serentak di Ibu Kota Negara
Perpres ini hanya memiliki dua pasal, tetapi mengandung perubahan dan penambahan aturan yang menyesuaikan dengan kondisi terkini. Beberapa pasal yang diubah mencakup Pasal 7 dan Pasal 22A, sementara aturan baru yang ditambahkan adalah Pasal 6A dan Pasal 22B.
Dalam Pasal 6A disebutkan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik kepala daerah terpilih secara serentak di ibu kota negara. Saat pelantikan berlangsung, ketua atau salah satu wakil ketua DPRD harus hadir sebagai saksi.
Perubahan lain terdapat pada Pasal 7, yang kini mencantumkan tambahan sumpah jabatan bagi kepala daerah yang beragama Konghucu. Melansir Antara, mereka akan mengucapkan sumpah dengan kalimat:
“Ke hadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah.”
Sementara itu, dalam Pasal 22A, diatur bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan digelar serentak pada 20 Februari 2025.
Pelantikan ini berlaku bagi daerah yang tidak mengalami sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) atau bagi daerah yang sudah mendapat putusan final dari MK pada 4 dan 5 Februari 2025.
Jika masih ada perkara sengketa yang belum selesai, pelantikan dapat ditunda hingga ada putusan final dari MK. Ada tiga kondisi yang memungkinkan pelantikan melewati 20 Februari 2025, yaitu:
- Putusan MK yang menetapkan pemungutan suara ulang,
- Putusan akhir MK yang belum keluar pada jadwal pelantikan, atau
- Keadaan kahar (force majeure).
Ketentuan Khusus untuk Aceh
Perpres ini juga menambahkan Pasal 22B yang mengatur pelantikan kepala daerah di Aceh. Gubernur dan wakil gubernur Aceh akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh.
Sementara itu, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di Aceh akan dilantik oleh gubernur atas nama Presiden RI di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.
Dengan aturan ini, pemerintah memastikan pelantikan kepala daerah terpilih berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
