MAKLUMAT — Pancasila tak kenal demokrasi berbayar atau transaksional. Sayangnya justru demokrasi berbayar itulah yang diamati Edward Aspinall, Profesor dari Departemen Perubahan Sosial dan Politik, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University dan menuliskannya dalam buku Democracy for Sale (2019).
Karena itu yang terjadi, pemilu menjadi berongkos mahal yang membuat sulit lahir pemimpin kredibel yang benar-benar berkepribadian Pancasila tapi hanya bermodal moral kultural, tanpa modal finansial.
“Dengan demikian negeri ini bisa terancam penyakit leadershipless – negeri tanpa pemimpin kredibel,” ungkap Prof. Zainuddin Maliki, anggota MPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional dalam sosialisasi empat pilar di SMP Muhammadiyah, Sendang Agung, Paciran, Lamongan (30/08/2024).
Berbahaya jika pemimpin yang muncul yang tidak memiliki integritas dan kapasitas. Akibatnya aset negara yang kaya ini menjadi tak terurus. “Yang diurus bisa salah urus,” ungkap legislator asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.
Sementara itu berbagai elemen bangsa bisa terjerumus ke dalam pertengkaran tak berkesudahan karena tak terkonsolidasi jika yang munculnya pemimpin yang tak kredibel. “Tentu keadilan dan kesejahteraan juga tidak akan tumbuh dengan baik,” tegasnya pula.
Mengutip pengamatan Aspinall mengenai keanehan dalam demokrasi di negeri ini. “Ada jejaring dan berbagai strategi politik yang tak beraturan untuk mengejar kekuasaan dan privilese dalam politik Indonesia kontemporer. Koneksi pemimpin dan yang dipimpin berlangsung melalui proses pertukaran yang bercorak personal dan klientalistik,” tegasnya.
Aspinall rupanya tidak berani bilang pertukaran itu dilakukan terang-terangan atau kasat mata. Dikatakan semua itu dilakukan di pasar gelap alias terselubung. Semua tingkat dan institusi formal dibayangi praktik pertukaran berdasar relasi patron-klien itu.
Mereka yang memenangi pemilu, legislatif maupun eksekutif adalah mereka yang bisa mendistribusikan berbagai projek, memberi uang tunai atau barang kepada para pemilih. “Masyarakat pun berharap memperoleh pemberian itu,” ungkap penerima penghargaan Mahkamah Kehormatan DPR RI 2022 itu.
Organisasi Bersifat Sementara
Dalam demokrasi berbayar, mengutip tulisan Aspinall, peserta pemilu bukan bergantung pada partai. Mereka lebih banyak bergantung pada struktur organisasi yang bersifat sementara dan personal yaitu tim sukses. Tim ini yang mengelola kampanye mereka. Koneksi personal karena hubungan kekerabatan, pertemanan, jaringan usaha, agama atau pun suku mengalahkan loyalitas pada partai.
“Sebagai pelaku dalam pemilu 2019 menjadi calon DPR RI dari PAN Dapil X Jatim saya merasakan sendiri di lapangan seperti gambaran Aspinall. Nyaris semua tahapan pemilu, mulai dari persiapan, tahapan pengumpulan dan penghitungan suara serba berbiaya,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
“Beruntung monetisasi itu benar-benar dapat saya hindari selama mengikuti kontestasi pada pemilu 2019. Saya tidak terbawa arus utama monetisasi itu. Banyak yang sangsi dengan apa yang saya lakukan,” kenang anggota Komisi X DPR RI itu.
Banyak yang kemudian terkejut ketika melihat hasil penghitungan suara. Ternyata masih ada, bahkan cukup untuk mendapatkan kursi dari masyarakat yang memilih berdasarkan politik nilai, dan bukan monetisasi. “Saya terpilih pada pemilu 2019. Sayang strategi yang sama tidak lagi bisa dipakai pada pemilu 2024 lalu, tetapi semoga masih banyak pemimpin bernilai moral Pancasila yang terpilih,” pungkasnya.
