21.5 C
Malang
Minggu, Mei 26, 2024
KilasZainuddin Maliki: Politik Transaksional Mendistorsi Demokrasi Pancasila

Zainuddin Maliki: Politik Transaksional Mendistorsi Demokrasi Pancasila

Anggota MPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki (tengah)

PRAKTIK politik transaksional dari pemilu ke pemilu dan berbagai gelaran politik elektoral di negeri ini begitu kasat mata. Jelas praktik itu tak sesuai dengan jiwa demokrasi Pancasila.

“Demokrasi Pancasila mengedepankan politik nilai, bukan politik uang,” ungkap Prof. Zainuddin Maliki, Anggota MPR RI Fraksi PAN pada sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diselenggarakan di gedung dakwah Muhammadiyah, Babat, Lamongan, Ahad, 12/05/2024.

Dalam sosialisasi yang diikuti oleh anggota Hizbul Wathan Kwartir Cabang Babat, Lamongan itu Prof Zainuddin mengungkapkan keprihatinannya menghadapi praktek demokrasi yang tengah berkembang di negara ini.

Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, politik transaksional menjadi penyebab masih jauhnya upaya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Tentu diharapkan hadir pemimpin yang di legislatif, eksekutif maupun yudikatif memiliki komitmen tinggi dalam mensejahterakan dan memajukan rakyatnya.

“Di tangan pemimpin yang baik, akan dengan mudah sumberdaya alam yang melimpah, modal kultural maupun sosial yang dimiliki bangsa kita dikapitalisasi dengan baik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ” ungkapnya.

Legislator asal Dapil Jatim X Gresik Lamongan itu menegaskan bahwa hanya demokrasi yang berbasis nilai-nilai luhur Pancasila yang bisa mengantarkan rakyat menemukan pemimpin-pemimpinnya yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya mengangkat kesejahteraan rakyat.

“Untuk mengakhiri praktik politik transaksional yang distortif itu meniscayakan perlunya peningkatan literasi masyarakat mengenai demokrasi berbasis nilai yang diinginkan oleh Pancasila,” ungkap anggota Komisi X DPR RI itu.

“Dunia pendidikan, para akademisi, media masa, semua elemen masyarakat, dan tentu saja termasuk Hizbul Wathan harus turut serta bahkan harus berada di garda depan dalam menyuarakan prinsip dan hakikat demokrasi yang berbasiskan nilai-nilai luhur Pancasila,” ungkapnya.

Jangka panjang, demikian Prof. Zainuddin mengatakan, demokrasi transaksional akan bisa diakhiri dan akan mudah memasuki demokrasi substansial, demokrasi yang dibangun atas dasar nilai, dan dalam hal ini adalah nilai-luhur Pancasila, jika dipenuhi dua hal, yaitu pertama, masyarakat memiliki pendidikan yang baik dan kedua, masyarakat berekonomi kuat.

“Kita berharap elite yang memerintah dan yang tidak, bisa bersatu mengikis politik transaksional dan membangun demokrasi substansial guna meraih Indonesia ke depan yang berkemajuan dan berkeadaban,” pungkasnya.

Reporter: Ubay NA 

Editor: Aan Hariyanto 

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer