MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, kini menyandang jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar dalam bidang kepakaran Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), usai dikukuhkan pada Kamis (16/4/2026) lalu.
Ridho—yang menjadi salah satu Guru Besar termuda di Indonesia, di usia 40 tahun—menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Dis(mal)fungsi Partai Politik: Tren Selatan Global dan Model Pelembagaan Sistem Kepartaian“, yang menyoroti disfungsi dan malfungsi dari partai politik yang menurutnya tengah menjadi tren global di negara-negara demokrasi terutama negara yang berada pada kawasan Selatan Global, termasuk Indonesia.
Pengukuhan tersebut tidak hanya menjadi capaian personal bagi Ridho, yang juga menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UMY. Namun, juga mencerminkan perjalanan akademik panjang dan aktivisme intelektual yang konsisten.
Latar Belakang, Kiprah Intelektual, dan Aktivisme
Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A. dilahirkan di Kota Metro, Lampung, pada 10 Mei 1985. Ia tumbuh di lingkungan keluarga dengan latar belakang sebagai pendidik yang sederhana. Masa kecilnya dihabiskan di daerah Gaya Baru, Lampung. Semangat belajarnya yang tinggi tidak pernah surut.
Pada tahun 1997, ia merantau ke Yogyakarta dan menempuh pendidikan di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah selama enam tahun. Di fase ini, minatnya terhadap dunia intelektual, khususnya jurnalistik dan riset, mulai terbentuk. Bahkan ia pernah mendi Pemimpin Redaksi (Pemred) Majalah Sinar Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta.
Ia juga aktif dalam keorganisasian sebagai pengurus Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM)—sekarang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)—dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah (PD) IRM Kota Yogyakarta, Ketua Bidang Kaderisasi dan Pengembangan SDM PW IRM Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga berlanjut di tingkat Pimpinan Pusat (PP) IRM. Bahkan, Ridho juga merupakan Ketua Tim Eksistensi Perubahan Nama dari IRM menjadi IPM.
Ketertarikan Ridho pada dunia pendidikan semakin berkembang saat menempuh studi S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan fokus pada bidang filsafat. Di bangku kuliah, ia aktif dalam organisasi seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta terlibat dalam kegiatan kepenulisan sebagai redaktur majalah dan penulis opini di media.
Pengalaman organisasi dan tradisi intelektual tersebutlah yang menjadi fondasi penting dalam membentuk cara berpikir kritis dan ketertarikannya pada isu politik, demokrasi, serta sistem kepartaian.
Usai merengkuh gelar sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ridho melanjutkan studi magisternya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta hingga meraih gelar Master of Art (M.A.) Ilmu Politik.
Tak berhenti di situ, Ridho lantas melanjutkan studi doktoralnya melanglang buana ke Jerman, di mana ia akhirnya berhasil meraih gelar Doktor derPhilosophie (Dr. phil) dalam bidang Ilmu Politik dari TU Dortmund University, dengan fokus pada studi partai politik dan demokrasi.
Sejak tahun 2012, ia mengabdikan diri sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY. Dalam perjalanan akademiknya, ia juga aktif sebagai visiting professor di berbagai kampus internasional, serta terlibat dalam forum ilmiah global. Pada 2025 lalu, Ridho didapuk sebagai Dekan Fisipol UMY untuk masa jabatan 2025-2029.
Karya Ilmiah dan Kontribusi Pemikiran
Sebagai sosok akademisi, Ridho dikenal produktif dalam menulis dan melakukan riset di bidang terkait politik dan kepartaian, terutama tentang partai politik, sistem pemilu, dan demokrasi Islam. Karya-karyanya telah dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, serta dalam bentuk buku.
Beberapa karya pentingnya antara lain membahas strategi elektoral partai politik, desain sistem pemilu, hingga relasi antara ideologi dan perilaku politik. Ia juga memperoleh penghargaan nasional atas karya bukunya yang dinilai berkontribusi terhadap pengembangan ilmu politik di Indonesia.
Selain itu, Ridho juga mengembangkan gagasan teoritis seperti Embedded Party System Institutionalization serta model sistem pemilu alternatif berbasis representasi komposisional.
Di luar aktivitas akademik, Ridho aktif dalam berbagai organisasi, khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Kini, ia juga merupakan Ketua LHKP PP Muhammadiyah yang di bawah nahkoda sangat aktif turun ke daerah-daerah dan melakukan berbagai kegiatan, riset, serta advokasi publik.
Dalam peran tersebut, ia terlibat dalam advokasi kebijakan, penguatan organisasi, serta membangun komunikasi strategis dengan berbagai aktor politik.
Kini, Ridho Al-Hamdi telah menjadi seorang Guru Besar, yang menjadi sebuah tonggak penting dalam perjalanan akademiknya. Namun baginya, capaian tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar sebagai ilmuwan.
Ia menegaskan bahwa posisi Guru Besar harus dimaknai sebagai ruang untuk terus berkontribusi, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam menjawab persoalan-persoalan sosial dan politik di masyarakat.
