MAKLUMAT — Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Program dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Dinas Sosial Jatim, Surabaya, Senin (28/4/2025).
Forum tersebut adalah sebagai langkah nyata dalam penguatan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur.
Selain itu, Rakor tersebut juga merupakan tindak lanjut atas audiensi PWA Jatim dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada 25 Maret 2025 lalu, yang menandaskan pentingnya wadah untuk menyelaraskan program-program PWA Jatim dengan kebijakan Pemprov.
Sekretaris Dinas Sosial Jatim, Yusmanu SST, menyatakan bahwa pihaknya dimandatkan langsung oleh Khofifah untuk memfasilitasi kerja sama yang konkret antara PWA Jatim dengan berbagai OPD di tingkat Provinsi Jawa Timur.
“Ini bukan sekedar pertemuan formal. Ini awal sinergi nyata agar pelayanan kepada masyarakat tidak tumpang tindih dan lebih berdampak,” ujar Yusmanu.
Kolaborasi PWA dan OPD Jatim
Sekretaris PWA Jatim, Nur Mukarromah, dalam kesempatan itu memaparkan sejumlah program prioritas dari BPP (Badan Pembantu Pimpinan) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi perempuan, hingga perlindungan sosial, yang berpotensi besar untuk dikolaborasikan bersama OPD, menghindari duplikasi dan memperkuat dampak.
Sejumlah OPD yang hadir dan mengikuti Rakor tersebut juga menyatakan dukungan dan kesiapannya melakukan sinkronisasi program dengan PWA Jatim. Seperti Dinas Sosial Jatim yang disampaikan Kabid Penanggulangan Bencana, Sukardi, membuka peluang pelatihan mitigasi bencana dan penanganan ODGJ pasca konflik, hingga DP3AK Jatim yang terus menjalin kemitraan dalam perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini.
Ketua PWA Jatim, Rukmini Amar, menyebut bahwa sinergi tersebut adalah sebagai komitmen dan langkah nyata Aisyiyah untuk mendorong dan mewujudkan masyarakat sejahtera yang berbasiskan keluarga sakinah.
“Tujuan akhir kita bukan sekadar program berjalan, tapi terwujudnya qaryah thayyibah, desa-desa yang baik dan mandiri,” tandas Rukmini.
Forum Rakor tersebut diharapkan menjadi penanda babak baru kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah. Menjadi sebuah contoh nyata bagaimana pembangunan sosial bisa digerakkan dari akar rumput oleh kekuatan perempuan dan komunitas berbasis nilai.