MAKLUMAT — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menelurkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk soal penyusunan kebijakan pembangunan, baik di level nasional maupun daerah, yang wajib menggunakan pendekatan mitigasi serta respons cepat terhadap bencana.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut rentetan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera menjadi pengingat keras bahwa Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Sebab itu, ia menegaskan bahwa aspek kebencanaan tidak boleh lagi sekadar menjadi lampiran, melainkan bagian inti dari perencanaan pembangunan.
“Partai Golkar merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Ahad (21/12/2025).
Penataan Kawasan Hutan dan Mitigasi Bencana
Bahlil menekankan bahwa pembangunan nasional sudah harus memerhatikan bagaimana penataan ulang kawasan hutan. Ia menyoroti pentingnya fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air guna menekan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Lebih lanjut, ia memastikan Partai Golkar berkomitmen untuk tetap berada di garis depan dalam membangun solidaritas dan kolaborasi lintas sektor untuk penanganan bencana.
“Partai Golkar merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam,” tandas pria yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI itu.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Bahlil menyebut partai berlambang pohon beringin itu akan mendorong beberapa langkah taktis, di antaranya melalui penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang terdampak bencana, serta percepatan penyediaan hunian layak bagi pengungsi.
Ia juga berjanji bahwa bakal berupaya untuk melakukan percepatan pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar pascabencana.
“Partai Golkar juga mendorong adanya dukungan fiskal untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat,” pungkas Bahlil.
Tak hanya itu, Bahlil mengungkapkan bahwa Parai Golkar kini juga tengah mengawal revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berfokus untuk perpanjangan dan peningkatan Dana Otonomi Khusus sebagai instrumen vital rehabilitasi serta rekonstruksi di Provinsi Aceh.
