MAKLUMAT – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat realisasi investasi tahun 2024 mencapai Rp40,47 triliun atau melewati target sebesar Rp39,94 triliun. Capaian ini sekaligus naik 7,7 persen dari realisasi tahun 2023 yang tercatat Rp37,57 triliun.
Realisasi itu terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp36,7 triliun, yang meliputi UMK Rp9,1triliun dan Non-UMK Rp27,6 triliun. Adapun Penanaman Modal Asing (PMA) mencapau Rp3,6 triliun.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya, Lasidi mengatakan bahwa mulai tahun 2024, semua perizinan diproses petugas teknis dari Perangkat Daerah (PD). Tujuannya untuk mempermudah koordinasi dan percepatan pelayanan perizinan, sekaligus mengejar target tahun ini Rp42,69 triliun.
Percepatan Layanan
“Jumlah pelayanan, perizinan dan pelimpahan kewenangan di Surabaya mencapai 1.428. Jumlah tersebut meliputi layanan perizinan berusaha, non-berusaha dan non-perizinan melalui elektronik,” kata Lasidi.
Lasidi menegaskan bahwa tahun ini pihaknya berupaya meningkatkan kualitas layanan perizinan. Salah satunya adalah inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendongkrak realisasi investasi tahun 2025.
Salah satunya adalah peningkatan sarana-prasarana dan informasi perizinan. Sebut saja suara perizinan on-air di media, call center siaga perizinan, penambahan akses masuk ke mall pelayanan publik, penambahan jalur difabel serta penyediaan fasilitas drive-thru.
Sediakan Fasilitas Drive-thru
Khusus untuk penyediaan fasilitas drive-thru, Pemkot Surabaya membuat jalur yang aman dan efisien untuk pelanggan. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu turun dari kendaraan untuk mengambil berkas perizinan.
“Tersedia tempat parkir sementara untuk menunggu antrean di area drive-thru, dan menyiapkan desain area yang dapat mengakomodasi semua kendaraan,” ia menambahkan.
Penerapan teknologi artificial intelligence (AI) untuk menapis jenis perizinan kegiatan usaha. Implementasi teknologi kecerdasan buatan ini untuk memudahkan pemohon memenuhi izin usahanya. Termasuk menyinergikan dengan dinas terkait.
