MAKLUMAT — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta rencana pemerintah memotong gaji karyawan untuk program dana pensiun tambahan ditinjau ulang. Sebab, pemotongan tersebut akan memberatkan rakyat, terutama mereka yang berkekuatan ekonomi rendah.
“Saat ini gaji pegawai swasta sudah dipotong untuk membayar Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, untuk PNS dipotong Taspen dan TNI/Polri dipotong Asabri. Itu saja sudah cukup berat. Jika ditambah potongan dana pensiun lainnya, ini bakal mencekik ekonomi rakyat berpenghasilan rendah,” ujar Netty dalam keterangan dikutip laman resmi DPR RI, Selasa (10/9/2024).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan aturan pemotongan gaji tersebu. Kendati demikian, Netty mengakui bahwa manfaat dana pensiun di Indonesia masih jauh dari standar yang disarankan ILO (International Labour Organization).
“Standar International Labour Organization memang idealnya manfaat pensiun diterima 40% dan Indonesia baru 10-15%. Apakah dengan alasan ini maka dengan serta merta ditambahkan lagi potongan gaji pegawai untuk dana pensiun?” ujarnya.
Netty menilai, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan berkaitan dengan hal tersebut, salah satunya soal kenaikan upah di Indonesia, yang menurutnya tidak berbanding lurus dengan kenaikan biaya hidup yang juga turut meningkat.
Dia meminta pemerintah untuk betul-betul mempertimbangkan dengan matang skala prioritas yang semestinya. Jangan sampai, kata Netty, karena memprioritaskan dana pensiun untuk bisa dinikmati di hari tua tapi justru dana untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari malah kesulitan.
“Kondisi ini bakal menurunkan daya beli masyarakat,” sebut anggota Komisi IX yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI itu.
Netty mewanti-wanti pemerintah agar meluruskan niat untuk kepentingan rakyat, serta lebih transparan dalam setiap pengambilan kebijakan. Terutama, kata dia, yang berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat.
“Pastikan kebijakan berangkat dari ide memberikan kesejahteraan pada rakyat, bukan sebaliknya. Jangan sampai ada ide pengumpulan dana masyarakat untuk kepentingan mendesak pemerintah, misal untuk membayar hutang yang jatuh tempo,” tandasnya.
Sebaiknya Fokus Pengelolaan Dana Pensiun
Netty meminta agar pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki pengelolaan dana pensiun yang sudah ada. Hal ini lebih baik daripada membuat program-program atau kebijakan-kebijakan baru yang menimbulkan polemik dan kontroversi.
Dia mencontohkan, perbaikan tersebut bisa dilakukan misalnya dengan menindak tegas adanya praktik jahat di lembaga-lembaga pengelola dana pensiun yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Adanya kasus-kasus korupsi di lembaga pengelola dana pensiun, kata Netty, adalah bukti nyata bahwa masih banyak persoalan yang harus dibenahi dalam pengelolaan dana pensiun selama ini.
“(Atau) Misalnya, keluhan masyarakat tentang tidak cairnya seratus persen atau tak sesuai aturan dana pensiun. Program yang ada saja belum terkelola dengan baik, bagaimana mau ditambah program baru. Jangan-jangan jadi ajang korupsi lagi,” pungkas Netty.
